Politik Biaya tinggi,Melahirkan sistem mafia (Opini Rakyat).


Politik Biaya Tinggi (UGM File).

Melihat perkembangan penyelenggaraan Negara dalam satu tahun terakhir,membuat siapapun yang mengikuti perkembangan ini menjadi skeptis akan perubahan tatanan negara yang diharapkan Rakyat negeri ini.Pembenahan sistem perangkat hukum dan pemberantasan birokrasi yang korup belum juga terlihat signifikan dalam perkembangan terakhir.

Padahal,sistem hukum yang baik,adil,transparan dan terukur, menjadi faktor yang sangat menentukan dalam kemajuan sebuah negara. China sudah membuktikan ini,tidak mungkin membenahi negara tanpa harus membongkar korupsi,dan tidak mungkin bisa membenahi korupsi tanpa sistem peradilan yang baik.Dan rasanya tidak mungkin pula mendapatkan sistem hukum yang baik tanpa campur tangan orang nomor 1 negara.

Mungkin paradigma, campur tangan seorang Presiden dalam sisi-sisi (saya lebih suka menyebut kisi-kisi)🙂 hukum memang tidak benar, tetapi campur tangan seorang  Presiden dalam menentukan arah hukum yang baik dan menempatkan perangkat-perangkat/person hukum yang tepat, justru sangat diharapkan. Dan ini justru yang menjadi implementasi jargon kampanye yang lalu, dalam hal “berantas korupsi”.

Kita tidak mungkin bisa membangun disemua sektor kehidupan tanpa adanya kepercayaan publik dalam dan luar negeri.Tidak mungkin ada investor yang mau menanamkan modalnya di negeri yang korup,dinegeri ini korupsi bukan rahasia umum lagi,bahkan kalau meminjam istilah MetroTV di negeri ini korupsi sudah menjadi “pelajaran umum”🙂 sudah sangat memprihatinkan.

Memang kita adalah negara yang masih dalam fase transisi dari feodalistik ke demokrasi.Tetapi menjadi memprihatikan ketika mendengar pengakuan Wakil Prsiden, bahwa sistem perencanaan kita masih kurang baik alias “amburadul”.Trus apa yang bisa kita harapkan dalam sistem seperti ini.

Saat ini Negara terlihat bukan dalam kendali Pemimpin Negara tetapi berada dalam kendali Parpol, makanya tidak mengherankan kalau segala pengambilan kebijakan cenderung melihat kepentingan Parpol. Dan kepentingan Negara Justru menjadi terkesampingkan.

Kegagalan ini menunjukan kegagalan Parpol (kepemimpinan lintas partai), dan ini konsekuensi dari sistem pemilu biaya tinggi, kita bisa lihat besarnya biaya-biaya pilkada saat ini. Bisa dipastikan kontestan pilkada yang mengeluarkan biaya besar, akan berupaya mengembalikan biaya-biaya ini ketika memerintah. Sebagai negara yang Demokrasinya sedang berkembang, rasanya tidak berlebihan kalau kita mencoba melihat kemungkinan-kemungkinan untuk perbaikan, termasuk dalam mengusung calon Presiden independen, sebab sudah terlihat Presiden dari kalangan parpol  belum juga  menunjukan kearah yang lebih baik.Dan saat ini Rakyat (diluar Parpol) sangat mengharapkan keberpihakkan pemerintah. Opini ini, bukan berarti mengenyampingkan keberadaan parpol tetapi hanya berusaha menyeimbangkan parpol dan non-parpol,agar jalannya pemerintahan bisa lebih balance. ==>

Tag: , , , , , , ,

4 Tanggapan to “Politik Biaya tinggi,Melahirkan sistem mafia (Opini Rakyat).”

  1. deady Says:

    ah, politik
    aku gak terlalu demen ama yang ini
    kalo siyasah syar’iyah, nah itu saya demen!:D
    —-
    iya deady🙂 sebetulnya saya juga bukan orang yang suka politik,tetapi mungkin takdir yang membuatku terjebak diwilayah ini,seperti didorong oleh satu kekuatan yg sangat kuat,yg sy sendiri tidak sanggup melawannya,padahal sebetulnya sy sangat lelah😦 Deddy penegakkan syari’ah butuh pendekatan politik,karena org2 non-muslim tidak mengerti Islam itu seperti apa,padahal ini penting karena kita selalu hidup berdampingan dalam kehidupan ini (hablumminannas),kita tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan damai kalau tidak bisa saling memahami perbedaan kita.Padahal untuk memberikan pengertian agar mereka mau memahami dan mempercayai kita (bahwa kita aman untuk mereka),itu tidak mudah.Bentuk penyampaian (membuka paradigma) inilah yang membutuhkan pendekatan politik.Sesungguhnya Rasulullah S.A.W adalah juga seorang ahli politik.

  2. Farid Says:

    Permainan Politik yang tidak elok🙂 pihak manapun yg berusaha membawa kasus Gayus ke wilayah politik akan terpuruk, dan pihak-pihak ini sudah mulai terisolasi dengan sendirinya,satu hal yang “janggal” institusi Polri ikut dilibatkan,dibuat seolah2 institusi Polri senasib,padahal harusnya Polisi steril dari pengaruh Politik,yang terlibat dalam kasus Gayus hanyalah “oknum-oknum Polisi” jadi bukan Institusinya. Lucu juga yah🙂 membuat seakan2 Polisi menjadi “senasib” trus kemudian mengadu ke Polisi yang notabene senasib,tentang adanya “dugaan” dugaan apa yah🙂 bersyukur kita punya Media Massa (cetak dan elektronik) yang Profesional,yang menjadi salah satu pilar Demokrasi, tetaplah Profesional wahai para pejuang Demokrasi🙂

    Kita butuh Media yang kuat,sekelas CNN,Al-jazera.Syarat agar bisa seperti itu,media harus Profesional (objektif,proporsional) dalam penyajian berita.Kita tahu jaman Presiden George W Bush,Amerika berhasil meyerang Irak,karena mereka berhasil menggiring opini publik kearah yang mereka inginkan.Ini karena mereka punya media yang kuat.Untuk itu kalau medianya mau maju,maka harus tetap Profesional. 🙂

  3. Masdin Says:

    Itu sudah konsekuensi… sepertinya sudah menjadi rahasia umum dan banyak yang menutup telinga akan hal itu.

    —-
    Konsekuensi politik biaya tinggi maksudnya yah?.. nah harusnya ini menjadi PR kita bersama🙂 ketika analogi ini (negara) diterminologikan ke perjalanan sebuah kapal misalnya,trus “rahasia umum” ini kita diamkan saja (menutup telinga) itu sama halnya dengan kita “membiarkan” kemudian menyadarinya setelah “kapal yang kita tumpangi” sudah karam di dasar laut.So,kalo sudah begini siapa yang rugi? hmmm..kalo kita berada di atas kapal yang sama,jangan bilang saya dan anda tidak ikut menjadi bangkai🙂

    Btw,selamat untuk ketua KPK yang baru,semoga Polri,KPK,dan Jaksa Agung bisa bersinergi,melepaskan ego masing2 dan bisa bekerja sama untuk bangsa dan negara.Bukan saling bersaing apalagi saling menjatuhkan seperti yang lalu2,yang akhirnya kasus2 besar seperti Centuri terbengkalai,bagaimana kalau kasus Gayus tersendat karena “ada usaha” menutupi kasus Centuri? yang jelas para elit harus bisa menahan diri “jangan membawa kasus ini ke area politik” karena hanya akan menyulitkan institusi2 hukum kita tentu saja,hingga persoalan ini tidak pernah tuntas,tentu saja kita semua tidak mau “menyesal” setelah kita semua “menemukan” bahwa kita semua sudah berada didasar lautan🙂 ini bisa terjadi karena disisi lain hutang negara sudah semakin membengkak..wallahu’alam bisyawab…

  4. Farid Says:

    Saya tergelitik dengan “teriakan” Satgas Mafia Hukum tentang kasus Gayus,menurut Satgas Mafia Hukum (yang sy lihat dalam salah satu running text salah station tv) bahwa “kasus Gayus digiring ke area politik”.

    Yang sy herankan koq Satgas Mafia Hukum seperti tidak sadar,bahwa Denny Indrayana sekertaris Satgas ini, justru bisa diterjemahkan sebagai intervensi politik.Menjadi lucu ketika Pemerintah mengatakan bahwa “tidak akan mencampuri sisi-sisi Hukum dalam upaya penegakkan Hukum”.Tetapi secara bersamaan Denny Indrayana yang juga dikenal sebagai Staf Ahli Kepresidenan bid HUkum ini,justru berada/bersentuhan langsung dgn “org2 yang diduga mafia ini”.Apa ini bukan intervensi politik?..lihat saja beberapa waktu lalu Denny Indrayana sendiri yang menjemput Gayus di Singapura. (melihat dari sisi politik,apakah tidak terjadi deal2 utk kepentingan politik disini?)

    Sangat sulit memisahkan antara Denny Indrayana sebagai Sekretaris Satgas Mafia Hukum dan Denny Indrayana sebagai Staf Ahli Kepresidenan bid Hukum,dalam pemberantasan Mafia Hukum ini bila dilihat keterkaitannya dengan intervensi politik.Denny Indrayana bahkan Satgas Mafia Hukum terlihat sangat ambigu..

Komentar ditutup.


%d blogger menyukai ini: