Di Negeri Antah Berantah (Opini Demokrasi).


Duh.. Antah Berantah.

Sepertinya sistem yang dipaksakan pemerintah dan partainya untuk DIY,adalah “copy paste” dari kerajaan Malaysia. Disana kan ada Raja ada PM, nah keliatannya sistem ini yang diadopsi untuk DIY, ada Raja ada Gubernur.

Kalau benar seperti itu,”logika” justru akan memukul balik pemerintah,bahwa pemerintahlah sesungguhnya yang membuat sistem monarki dalam NKRI (justru ini yang bertabrakan dengan demokrasi bukan?).Bagaimana pemerintah bisa menjelaskan ini kepada publik?..sistem yang berjalan selama ini kan Negara tidak mengenal Raja dalam pemerintahan,yang ada hanyalah Gubernur saja yang kebetulan bergelar(bernama)Sultan (Sultan disini berarti nama org loh,jangan salah.Sebab kalau salah,Sultan Jorgi bisa disuruh ganti nama juga loh)ย ๐Ÿ˜ฆ

Memang kedua pilihan, Gubernur Penetapan dan Gubernur Pemilihan sama-sama punya konsekuensi.Tetapi lepas dari kontrofersi “monarki dalam NKRI” di atas,apa iya Gubernur hasil pemilihan tidak memasung hak politik turunan kerajaan Ngayokyakarta? apa juga pemerintah sudah memikirkan konsekuensi psikologi turunan kerajaan (dalam hal ini?), yang notabena sangat berperan dalam “menelorkan” NKRI ini?..

Pemerintah berusaha mengedepankan hak politik orang DIY diluar garis keturunan kerajaan bukan? Nah ini (kemungkinan) sudah terpikirkan oleh Sri Sultan HB IX dan Bung Karno,hingga Ngayogyakarta (yang waktu itu Negara Merdeka) berintegrasi dengan NKRI.Maksudnya untuk menampung hak politik org Yogyakarta (diluar keturunan kerajaan) untuk memilih karir politik diluar Yogyakarta,dalam hal ini didalam NKRI,dan ini “kepiawaiyan politik” Sri Sultan Hamengku Buwono IX,sebaliknya Bung Karno melihatnya sebagai buah dari jasa Sri Sultan Ke IX. Jadi kedepan mungkin paradigma kita yang harus dirubah,bahwa orang disuatu daerah punya hak politik di daerah lain dalam wilayah NKRI,dan ini bersinergi dengan wacana pembuatan KTP Chip (ktp nasional) yang digulirkan pemerintah bukan?..

Berbicara demokrasi dalam tatanan negara,justru harus dilihat bahwa sistem Demokrasi Negara dibuat untuk menampung aspirasi warga negara.Dalam hal ini Yogyakarta harus dilihat sebagai warga negara.

Nah berbicara demokrasi,apakah pemerintah dan partai Demokrat sudah demokratis? kita tahu wacana ini sudah bergulir di periode Pemerintahan sebelumnya (yang konon pemerintahannya waktu itu di bawah pimpinan Pak BeYe),dan waktu itu yang bertahan di Parlemen hanya tinggal satu partai juga (konon partainya Pak BeYe juga),lah kok bisa satu partai bisa menahan suara banyak partai? demokrasi macam apa pula ini?..

Trus kemarin DPRD Yogyakarta sudah membuktikan dalam sidang paripurnanya tentang aspirasi warga Yogyakarta,dan hasilnya terbukti bahwa suara mayoritas warga Yogyakarta (minus partainya Pak BeYe) menghendaki Gubernur DIY di TETAPKAN,tapi kok partainya Pak Beye masih menyangkal ini? bahkan meminta rakyat berpikir jernih dalam hal ini.Duh demokrasi kok sudah kebolak balik gini,saya jadi bingung “dalam hal ini” siapa yang harus berpikir jernih yah?..btw,dalam hal ini satu hal yang “jernih” bahwa pemerintah sudah inskonstitusional.

Dan kenapa pula harus mikirin DIY yang sudah nyaman? kenapa gak mikirin warga EX Timur-Timur yang terlantar saja yah?..TKI/TKW yang terlantar?..banjir dan macet disana-sini masih dipelihara pula?..koruptor masih bebas betelor pula, alamak.. benar pula kata Jenderal Nagabonar: “Alangkah lucunya negeriku” negeri antah berantah. ==>

Tag: , , ,

5 Tanggapan to “Di Negeri Antah Berantah (Opini Demokrasi).”

  1. anang nurcahyo Says:

    bukunya keren tuh …
    terbitan tahun berapa?
    —-
    alamak..lupa pula tahun terbitnya ๐Ÿ™‚

  2. Farid Says:

    Pak HB X dan warga Yogyakarta sudah bisa membawa kasus ini ke pengadilan MK,sebagai pelanggaran konstitusi.Bukti2 dari sidang paripurna DPR periode sebelumnya dan sidang paripurna DPRD Yogyakarta kemarin sudah menjadi bukti kuat.

    Kita tidak hanya bicara soal “pemaksulan” tetapi kita bicara tentang “arah” Negara,setelah 3 tahun terakhir saya mengamati politik Negara,akhirnya saya mengerti kalau arah Negara kita sudah salah.Bicara tentang negara tentu saja kita akan bicara tentang “peradaban serta ruang dan waktu”.Bicara ruang dan waktu,kalau terjadi “kesalahan” tidak mungkin kita tarik kembali atau kita tipex saja.Kita sedang bicara “setup Negara” dan generasi Negara kedepan,untuk itu kita harus jujur dan menarik garis lurus kedepan,apapun resikonya.

    Kalau kita mendapati bahwa pondasi Negara sudah berpijak di tanah yang labil,maka kita harus meluruskannya.Ini tanggung jawab kita bersama sebagai warga Negara,sesuai amanah UUD 1945.Bahwa,”setiap warga negara berhak dan wajib membela setiap jengkal tanah airnya,dari ancaman apapun”.Dan kalau kita membiarkan ini terus terjadi,itu berarti dosa besar kita.Dan kita semua tidak mau memikul dosa ini bukan?..lah kita sudah sengsara,mikul dosa penguasa pula.

    Kalau perintah tidak mau menanggapi “kasus” ini,bawah saja ke Belanda dengan tuduhan pelanggaran HAM seperti yang dituduhkan RMS.Bagaimanapun kita harus jujur ,sebab kita sedang bicara Indonesia (dgn ratusan juta jiwa penduduknya) ratusan bahkan mungkin ribuan tahun kedepan.Tentang Pak Beye,saya jadi ingat celetukkan ibu Sri Mulyani,saat beliau mengundurkan diri dari Menkeu, “Negara koq dibuat seperti milik pribadi”. Astagfirullah hal adzim..

  3. Asop Says:

    Saya mendukung 100% agar gubernur dan wakilnya ditetapkan aja, Hamengkubuwono sebagai gubernur dan Pakualam sebagai wakilnya!๐Ÿ˜ˆ
    Saya dukung rakyat Jogja yang pro-penetapan!๐Ÿ˜ก
    Itu Pak Fauzi si mendagri kita ngomong sembarangn…๐Ÿ‘ฟ
    Justru di sinilah istimewanya Jogja. Saya khawatir sepertinya Jogja diperebutkan untuk “dikuasai”.
    Apalah arti demokrasi kalo rakyat menentang pemilu.
    Katanya demokrasi itu mendengar keinginan rakyat…
    Kalo seluruh rakyat Indonesia menginginkan Jogja seperti itu, ya sudah, biarkan secara penetapan.๐Ÿ˜

    Lagipula, kalo secara pemilu, artinya dapil bertambah lagi. Harus bikin KPU baru utk wilayah Jogja. Artinya, beban dari pusat nambah lagi. Duh, rentan KKN pula dalam pembentukan KPU-nya…๐Ÿ˜ฆ Jangan nambah beban biaya pusat lagi lah!๐Ÿ˜ฆ
    —-
    Nah akhirnya ada pula yang mendukung๐Ÿ™‚ kalo dilihat sih emang penetapan justru bisa menekan politik biaya tinggi,dan akhirnya bisa menekan korupsi.Lagi pula kalau dibuat pemilihan di Jogja,selain ada KPUD dsb,yah bisa jadi malah dapat pemimpin yang justru koruptor.Dan kalo sudah begini sudah pasti birokrasi akan korup,dampaknya harga-harga akan naik,kasihan dong anak-anak kuliahan yang tinggal dikosan,kayak ente ya gak Pren๐Ÿ™‚

    Btw,saya pernah lihat Pak Fauzi lagi senam pake dogi dan sabuk hitam,Sob… waktu lihat itu tangan saya jadi gatal,soalnya sudah lama gak nemu sansak๐Ÿ™‚ *becanda Bos*

  4. Farid Says:

    Sebaiknya merger flexi-esia jangan dipaksakan,ini hanya akan merusak kinerja PT Telkom Tbk, sebagai orang yang berkecimpung lama di telekomunikasi,saya mengerti betul kinerja PT Telkom sampai kedaerah-daerah,terlalu banyak karyawan telkom didaerah-daerah terpencil,yang boleh dibilang kerja bakti untuk menjaga aset negara ini. Kalau merger ini dilakukan itu sama saja dengan membiarkan isfraktruktur negara (Telkom) yang banyak tersebar di seluru Indonesia akan jatuh ke pihak swasta.Pemerintah dalam hal ini Meneg BUMN harus berhati-hati.

    Jangan pula aset negara disalah gunakan untuk kepentingan segelintir orang saja. Ingat negara bukan milik perorangan atau sekelompok orang saja,jangan buat negera ini benar-benar seperti negeri antah berantah.

  5. arip Says:

    saya bukan ahli politik, tapi jika meliat situasinya. karena ada sengketa, mending lapor ke MK -ngutip dari iklan-๐Ÿ˜€

    Iyah bagusnya lapor ke MK,biar MK yang memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar, paling tidak akan ketahuan bagaimana persoalan ini dilihat dari sisi hukum (yang adil). Agar semuanya bisa tuntas dan tidak menjadi ganjalan untuk pembangunan kedepan..

Komentar ditutup.


%d blogger menyukai ini: