Revolusi Mesir akan Merambah Indonesia.


Revolusi Damai.

Melihat perkembangan demokrasi Indonesia saat ini, sebetulnya belum sesuai seperti  apa yang diharapkan. Banyak orang melihat bahwa demokrasi itu hanya identik dengan pemilu yang bebas, padahal lebih jauh demokrasi di harapkan akan melahirkan “kebebasan berpikir dan bertindak dari setiap warga negara, dalam memberi kontribusi positif untuk Bangsa dan Negara”.

Sejak runtuhnya rezim otoriter Orde Baru tahun 1998, beberapa tahun kemudian dalam era Revormasi Mantan Presiden RI ibu Megawati Soekarno Putri, pada tahun 2004 berhasil mengantarkan Indonesia kedalam Pemilu yang demokratis pertama di Indonesia.

Tetapi sejak tahun 2004 sampai sekarang , Rakyat belum mendapatkan apa arti demokrasi secara subtansi. Apa dampak yang telah diberikan oleh sistem demokrasi oleh kemajuan Bangsa dan Negara?

Menyoroti Kepemerintahan Presiden SBY setelah Pemilu 2009, ditahun pertama periode kedua kepemimpinan beliau. Presiden mengatakan bahwa pemerintahan kita dipimpin oleh Presiden dengan didukung oleh sistem multipartai. Tetapi kemudian dalam prakteknya, Presiden justru membangun Sekretariat Gabungan di Parlemen, Setgab ini bisa berarti penyatuan berbagai kekuatan di DPR, dilihat dari sisi ini sebetulnya Setgab di DPR sudah kontraproduktif dengan komintmen ‘multipartai’ yang dinyatakan Presiden sendiri.

Pembentukan Sekretariat Gabungan di DPR yang dibangun untuk kepentingan Eksekutif, menjadikan  fungsi legislatif sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintahan menjadi tidak efektif. Dan efek yang terjadi dalam pembentukan Setgab ini, adalah terjadi tawar-menawar politik dalam pembentukan Kabinet. Dan inilah awal dari ketidak efektifan pemerintahan ini. Kabinet dibangun atas kepentingan politik,bukan untuk kepentingan Negara. Hingga akhirnya terjadi sandera menyandera politik.

Hingga keinginan Rakyat untuk mendukung Pemerintahan yang Pro Rakyat, tidak terlihat dalam sistem pemerintahan ini. Yang terjadi adalah, Pemerintah justru lebih memperhatikan kepentingan (dan atau mengganjal) lawan-lawan politiknya ketimbang memperhatikan Rakyatnya.

Dan subtansi Demokrasi tidak berjalan sebaimana mestinya. Pemerintahan tidak dibangun melalui kekuatan semua elemen masyarakat, tetapi dibangun atas kepentingan Partai pendukung. Padahal idealnya sistem pemerintahan yang demokratis, dibangun atas dasar lepentingan Rakyat, dan tentu saja harus melibatkan semua elemen Rakyat agar keterwakilan semua kepentingan rakyat terwakili di pemerintahan. Dan ini akan membuat jalannya pemerintahan menjadi efektif.

Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, pemerintahan saat ini justru mengingatkan kita akan model pemerintahan jaman Orde Baru. Kalau pada jaman Orde Baru terjadi sentralisasi kekuasaan dengan menggunakan kekuatan militer, saat ini justru bisa terjadi kekuasaan dengan sentralisasi Parpol dengan ditandai dengan dibentuknya penyatuan kekuatan parpol dalam bentuk multipartai. Jadi sesungguhnya pemerintahan saat ini kalau tidak segera dirubah akan mengarah kepada sistem seperti yang terjadi pada rezim Orde Baru.

Jadi siapa bilang pemerintahan ini sudah demokratis?.. demokrasi saat ini, belum menyentuh subtansi demokrasi. Okelah pada awal tahun ke-2 periode ke-2 pemerintahan ini, telah terjadi keretakan Setgab di DPR. Ini terjadi karena desakan rakyat di luar parpol. Dan kebebasan mengkritik saja belum bisa dijadikan indikasi  bahwa  demokrasi sudah berjalan dengan baik.

Demokrasi yang diharapkan di Negeri ini adalah keberanian menyatukan semua kekuatan, termasuk kekuatan yang berseberangan ke dalam pemerintahan, untuk mendapatkan solusi bersama atas semua persoalan bangsa. Inilah demokrasi yang sesungguhnya, jadi tidak terus-terusan berada pada fase ‘transisi demokrasi’.

Melihat situasi Pemerintahan saat ini, sebetulnya sudah sangat rapuh, karena sudah mendapat banyak mosi tidak percaya dari Rakyat, dalam hal ini dari Para Tokoh Lintas Agama, para Tokoh intelektual dan elemen masyarakat,bahkan politik sinis dari rakyat dengan ditandai dengan gerakan ‘koin untuk presiden’  di jejaring sosial, dan ketidak percayaan dari Partai Politik yang tadinya justru dalam koalisi pemerintahan,dalam hal ini ditandai dengan ‘bubarnya’ Setgab di DPR.

Harus di akui bahwa dalam pemerintahan ini, kebebasan berbicara sudah dihargai.Tetapi ini belum cukup untuk mengatasi semua persoalan yang ada di negara yang sangat besar ini. Kita tahu bahwa praktik mafia hukum di negeri ini masih sulit diatasi oleh pemerintah, padahal ulah para mafia (koruptor) sudah merambah ke semua sistem pemerintahan. Ulah para koruptor ini sudah banyak memakan korban, di antaranya suka atau tidak, korban tabrakan kereta api dan kebakaran kapal yang belakangan terjadi karena disebabkan oleh sistem yang korup.

Dalam prakteknya, pemerintahan kita tidak ada bedanya dengan pemerintahan Presiden Hosni Mubarak di Mesir. Hal yang membedakannya adalah karena umur pemerintahan Presiden Hosni Mubarak sudah lebih lama.

Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semipresidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multipartai”.

Jadi untuk penyelesaian persoalan  Revolusi di Mesir, saya lebih sependapat dengan Amerika Serikat, bahwa ‘Presiden Hosni Mubarak, harus bisa meng-apresiasi keinginan Rakyat Mesir, dan mengadakan pergantian pemerintahan (Presiden) dengan cara yang damai.

Dan menurut saya pendapat ini juga berlaku di Indonesia saat ini, mengingat bayaknya kemelut yang terjadi di Negeri ini. Karena suka atau tidak, pemerintahan sudah masuk dalam bagian dari kemelut yang terjadi, dan satu-satunya jalan keluar harus mengganti pemerintahan, agar sistem pemerintahan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kalau ini tidak di tindak lanjuti oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan Revolusi Mesir akan merambah Indonesia, karena Revolusi Mesir sudah merupakan fenomena  keinginan masyarakat dunia akan perubahan politik dunia ke arah yang lebih baik.  =>

Tag: , , , , , , , , , ,

5 Tanggapan to “Revolusi Mesir akan Merambah Indonesia.”

  1. Farid Says:

    Langkah KPK dalam pemberantasan korupsi, akan memberi dampak positif kepada KPK dan bahkan kepada Partai Politik yg kadernya ditangkap oleh KPK, sebab itu berarti bahwa Parpol sudah menunjukan keseriusannya dalam mendukung pemberantasan korupsi,ini akan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap parpol yang bersangkutan.Hingga diharapkan pada pemilu akan datang, semua Parpol sudah benar-benar bersih dari praktek mafia hukum, dan tentunya kedepan Insya Allah kita akan benar-benar mendapatkan pemimpin yang bersih.
    Dan pembentukan Pansus di DPR, juga akan memberi dampak positif dalam pemberantasan mafia hukum, jadi DPR menjalankan penekanan dari sisi politik, sementara KPK dari sisi Hukum,dan diharapkan KPK tetap berada dalam koridor hukum,tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

  2. Farid Says:

    Untuk mengusut kasus Century, bagusnya KPK mendatangi Ibu Sri Mulyani di Amerika, ada ‘selentingan’ mundurnya Ibu Sri Mulyani dari Kemenkeu karena ada desakan ‘mundur’. Meski hanya bersifat ‘selentingan’ tapi itu bisa ditindak lanjuti, mungkin saja kesaksian ibu Sri Mulyani bisa menguak apa yang sebetulnya terjadi di Bank Century waktu lalu. Mungkin beliau bisa memberi kesaksian yang jujur, karena beliau sudah tidak dalam posisi tertekan.

    Bagaimanapun, kenyataannya Century telah membuat banyak nasabanya menjadi korban, artinya di Century memang ada dana yang hilang (maaf, tidak mungkin kan ‘tuyul’ bisa mengacak-ngacak sistem perbankkan? ), dan itu dilihat dari sisi nasaba bagaimana kalau dilihat dari sisi kerugian Negara?..

    Dalam kasus Century hendaknya KPK bertindak profesional, karena kredibilitas KPK masih dipertanyakan, gebrakan KPK menangkap para politisi dari fraksi yang berseberangan dengan fraksi pemerintah (dalam kasus yang lain) sangat baik. Tetapi juga masih menyimpan pertanyaan besar, apakah KPK punya motif politik tertentu? (KPK tetap berada dalam koridor hukum, tetapi KPK berhadapan dengan kasus-kasus politis, tentu saja membuat tekanan politik sangat kental terasa).

    Maaf, tentu saja pertanyaan ini dgn sendirinya akan gugur, ketika KPK juga mampu dengan serius mengusut kasus Century.

    Ketika KPK (sebagai lembaga independent) mampu menunjukan profesionalitas, apapun resikonya, tentu saja dukungan Rakyat akan mengalir ke KPK, Rakyat akan bersama KPK, dan sejarah akan mencatat itu. Saatnya kita membenahi Negeri ini.. Allahu Akbar!..

  3. Farid Says:

    Sebagai Masyarakat Dunia, marilah sama-sama menekan agar Presiden Hosni Mubarak mundur segera dari kursi Presiden.Dan segera cari pemimpin yang bisa diterima semua golongan di Mesir, jangan biarkan Rakyat Mesir menjadi korban nafsu kekuasaan penguasa, dan Militer mesir harusnya bertindak netral.Untuk kaum oposisi pemerintah di Mesir,sebaiknya setelah Presiden Hosni Mubarak mundur dari jabatannya, biarkan beliau tetap tinggal di Mesir, dan lindungi keselamatan beliau dan keluarganya.

    Untuk Engkong (Nyong Loho),Onso,Koko,Cici..Gong Xi Fa Cai lah..🙂

  4. Farid Says:

    Menanggapi Sidang Rakyat online, gaya kaskuser🙂 yang di tunjukan ke TS (pengirim topik pembicaraan),sehubungan dengan topik diatas.Bisa dilihat di link ini.

    Kaskuser: “Ada beberapa point yg menurut saya benar, tapi lebih tepatnya kegagalan pemerintah saat ini bukan dari kabinet, tetapi lebih dari sisi parlementer..”

    Tanggapan: Kegagalan pemerintah, sudah pasti ‘dipengambilan kebijakan’. Pembentukan kabinet, penempatan person yang bermental ABS, di masa teknologi informasi ini, jelas akan memukul balik pembuat kebijakan, dan ini sangat terlihat di kabinet sekarang.Kesalahan lain pemerintah adalah membuat sentralisasi kekuatan di parlememen untuk mendukung pemerintah, hingga fungsi parlemen sebagai fungsi kontrol(penyeimbang) jalannya pemerintahan menjadi lemah.Hingga menyebabkan demokrasi tidak berjalan dengan baik.Pertanyaan yang muncul adalah mungkinkah langkah ini di ambil oleh pemerintah untuk melanggengkan kekusaan?..Wallahu’alam bisyawab🙂

    Kesalahan dari sisi parlemen jelas ada, dan ini merupakan kesalahan partai politik yang menempatkan ‘personilnya’ di parlemen. Analisa banyak kalangan bahwa ‘kegagalan parlemen’ adalah kegagalan partai politik,masuk akal.Sebab pemasok fraksi perwakilan di parlemen adalah partai politik.

    Kaskuser: “DPR kita saat ini benar apa yg dikatakan bro TS sentralisasi, tapi lebih tepatnya non-pro rakyat…solusi yg benar bukan mengganti pemerintahan, tetapi tepatnya mengganti sistem pemerintahan…demokrasi blm tentu cocok di semua negara, khususnya indonesia…”

    Tanggapan: Yup, tetapi mengganti sistem permerintahan hanya bisa ditempuh dengan mengganti pucuk pimpinan pemerintahan, sebab terlihat ybs tidak kapabel dalam hal ini. Selanjutnya sistem pro-rakyat belum tentu adalah demokrasi,yup betul.Tetapi untuk mendapatkan sistem yang pro rakyat tentunya harus melalui demokrasi.

    Kaskuser: “saat ini gejolak ekonomi terjadi dimana2, indonesia juga terkena himbasnya, tetapi tidak terlalu signifikan…akan menjadi lebih buruk kalo tidak ada reformasi pro-ekonomi kerakyatan, misal KOPRASI yang tentunya memberi lapangan pekerjaan yg lebih luas serta memperbaiki ekonomi kita dari sisi produk dalam negri dan pendapatan rata2 rakyat…”

    Tanggapan: Gejolak ekomnomi global sangat berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri, contoh sederhananya melonjaknya industri pangan dalam negeri, seperti harga cabai dan beras dll.Betul akan menjadi lebih buruk jika tidak di imbangi dengan mikro ekonomi.

    Kaskuser:”pergantian presiden blm tentu solusi terbaik..bahkan mungkin solusi yg buruk apalagi dgn cara tahun 1998 atau seperti yg terjadi dari mesir…karna kita hanya mulai dari nol seperti tahun 1998…efek yg signifikan yg akan terjadi

    1. investor lari
    2. nilai rupiah melemah drastis
    3. inflasi naik, disertai harga bahan pokok melonjak
    4. gabungan dari efek2 ini akan menimbulkan penggangguran
    5. kemiskinan merajalela
    6. penjarahan
    7. pembantaian dan kerusuhan”

    Tanggapan: pergantian presiden adalah solusi terbaik, langkah revolusi seperti yang terjadi seperti tahun 1998 yang tidak perlu.

    Solusinya:
    # Mendesak Presiden mundur dari jabatannya. Tapi keliatannya ini sulit tercapai mengingat orang2 dibelakang presiden sangat mengedepankan politik cintra (performa), kemungkinan presiden sudah mempertimbangkan ini, tetapi orang2 dibelakangnya mencoba bertahan dengan alasan ‘manisnya kekuasaan’.

    # Impeachment (pemakzulan). Ini bisa dilakukan di parlemen, atas kasus Keistimewaan DIY.Tanggapan pemerintah atas kasus DIY, hingga draft terakhir yang dikirimkan ke DPR, bukan merupakan solusi, bahkan merupakan pengingkaran terhadap UUD (ini kesalahan fatal seorang presiden karena bisa berarti penghianatan terhadap para pendiri Bangsa).Kemungkinan karena alasan ini,hingga partai pendukung pemerintah menolak pansus mafia hukum di DPR,karena mereka khawatir akan bergeser ke impeachment (pelengseran).

    # Langkah impeachman bisa di ambil melalui Hukum. Yaitu Pemerintah DIY,DPRD DIY dan Masyarakat DIY mengambil lahkah hukum, dengan membawa kasus DIY ke Mahkamah Konstitusi.Kalau terbukti pemerintah telah menyalahi konstitusi sudah pasti Rakyat akan menuntut DPR agar mengambil langkah penggantian terhadap pemerintahan yang sudah cacat.

    # Langkah impeachment lain bisa di ambil dalam kasus Bank Century.Karena kasus Century mengganjal pengungkapan mafia hukum dinegeri ini.

    Semua kasus yang terjadi, hanya bisa selesai dengan dilakukan oleh pemerintahan yang bersih. Maaf,dengan melihat dua kasus ini saja, sudah menandakan kalau pemerintahan (pusat) saat ini sudah tidak bersih.

    Dan 7 point Kaskuser di atas tidak akan terjadi, karena kita tidak melakukan Revolusi fisik seperti di mesir, kita melakukan Revolusi Ciamik dengan menggunakan kekuatan Soft Power, dengan Ridha Allah S.W.T.Dan ada tiga sosok Pemimpin penggati, yang nama ketiganya sudah ditangan DPR.Yang diharapkan dari ketiga pemimpin ini adalah merangkul semua politisi,baik yang di parpol maupun yang diluar parpol dan kalangan profesional,untuk mencari solusi bersama.Karena pemimpin yang diharapkan, sesungguhnya belum terlihat di depan publik.

    Selanjutnya,semua solusi yang di ajukan kaskuser tidak akan terlaksana jika kita tidak mengganti RI 1.Sebab pangkal penyelesaian masalah berawal dari sana.

    Terakhir kalau seandainya Revolusi fisik seperti di Mesir terjadi di Indonesia itu adalah murni kesalahan pemerintah, karena pemerintah hanya mementingkan kekuasasaan,tidak mau mencari akar persoalan Bangsa yang terjadi,hingga membuat Rakyat menjadi sangat Marah.

  5. indahnyahidupku Says:

    wah… makin ngeksis di dunia padeblogan neh…

    untuk itu… indah persembahkan award buat kang Farid…
    —-
    🙂 iya neh Ndah, tapi motivasi diri rasanya makin drop aja nih, rasanya semakin ‘sepi’ ditengah keramaian, semuanya menjadi seperti mengejar fatamorgana, memberi efek nyata tapi ‘nyatanya’ seperti bermain dalam dunia fantasi..

    oh..makasih banyak awardnya yah, persembahan award Indah ini, menjadi satu-satunya yang nyata, dan sy terima awardnya dengan penuh haru, sekali lagi makasih yah Ndah.

    “Sesungguhnya ketulusan adalah sesuatu yang bisa dirasa dan dilihat, ketulusan itu nyata dan tidak semu,ketulusan itu nyata bukan lipservice seperti dunia politik kita saat ini” masih jauh lebih enak menjadi tahanan politik,karena penjara itu nyata bukan fantasi, sama halnya dengan seseorang yg duduk manis di istana, tetapi sesungguhnya secara psikis seperti berada dalam penjara, jadi apa bedanya.. “Dunia Hanyalah Panggung Sandiwara” dan Presiden Hosni Mubarak terlambat menyadari itu, duniaa dunia.. 🙂

    Ups..sorry Ndah, jadi ngelantur deh😀

Komentar ditutup.


%d blogger menyukai ini: