Bisakah Pembenahan Jakarta Menjadi Visi Number One?


Bisakah Jakarta masa depan, menjadi seperti konsepnya Senayan City?

Melihat carut-marutnya Jakarta,dan beberapa kota besar di Indonesia, akan muncul di benak siapa saja yang melihatnya, akan berpikir  masih ada yang mengaturkah ibu kota negara ini?

Coba saja lihat macet dimana-mana, hujan sedikit saja pasti banjir, di kalah panas sedikit saja suana akan menjadi terasa kering dan pengap. Belum lagi semrawutnya angkutan kota, tetapi anehnya masih ada saja penumpang yang tidak terlayani dengan baik.

Menyoroti fisik Jakarta akan terlihat sangat nyata oleh siapa saja, jadi tenang saja ‘si Raja Minyak plus nyambi jualan kecap’ tidak bisa begitu saja menuding media atau siapa saja menfitnah sang majikan🙂 kita berada di alam demokrasi bung. Di alam demokrasi, ketika ada siapapun berkata jujur, kemudian ada orang meneriaki menfitnah atau menuding menjatuhkan karaktar seseorang, itu artinya ke-demokratis-san orang tersebut patut dipertanyakan.

Di alam demokrasi, statement atau perkataan seorang tokoh, akan menjadi bahan pembanding atas tindakan tokoh tersebut. Jadi jangan jualan kecap dulu, lihat dulu kenyataan ‘hasil tindakan’ dilapangan.

Hmm.. balik lagi kepersoalan Jakarta, ketika anda berada di atas langit Jakarta, katakanlah saat anda mau landing di atas Cengkareng atau di Halim Perdanakusuma, pemandangan apa yang anda lihat?.. jangan bilang anda melihat gerimis, berbalut pelangi indah🙂 lha wong yang dilihat kabut asap koq. Jelas memang perumahan kumuh di bantalan rel kereta tidak terlihat jelas dari atas,lha wong yang terlihat dari atas hanya asap doang koq🙂 apakah ini fitnah?

Apakah menyuarakan kebenaran bertentangan dengan ajaran agama? sepanjang itu berhubungan dengan kemaslahatan hidup orang banyak, itu tidak masuk kategori fitnah atau apa mungkin gibah? oh tidak tidak, kecuali kalau kita menggibah pribadi seseorang, tetapi yang kita lakukan adalah menyoroti kinerja pemerintah, jadi jangan GR dulu, kalau anda tidak berada dilingkungan pemerintah buat apa menyoroti anda? rugilah gak dapat apa-apa eh malah dapat dosa.

Nah kembali ke topik pembicaraan? bisakah pembenahan Jakarta menduduki point 1 dalam rencana kerja anda? Jakarta ibu kota negara loh, dan lingkungan Jakarta sudah sangat memprihatinkan.Tapi jangan buru-buru mewacanakan pemindahan Jakarta, sebab itu bukan solusi untuk Jakarta.

Ada konsep yang belum pernah di publikasikan, tanpa harus memindahkan Jakarta, dan master plan pembenahannya di nomor urut 1 tetapi dalam pelaksanaannya bisa memberi dampak secara langsung terhadap persoalan 5 sampai 6 point urgent di bawahnya, hebatnya lagi konsep ini tidak menelan anggaran APBN yang besar, dan bahkan bisa secara simultan bisa mensinergikan pembangunan di seluruh wilayah nusantara.

Dalam pembenahan Jakarta, saya tidak heran kalau Gubernur Jakarta menemui banyak kendala dilapangan, karena memang pembenahan Jakarta tidak cukup dengan hanya kebijakan seorang Gubernur. Seperti laporan pak Gubernur bahwa ada beberapa proyek yang mandeg, itu betul karena memang pelaksana dilapangan tidak pernah mendapat master plan yang tepat dari Pimpinan Negara.

Bagaimana konsep master plan  itu? nah ini, dengan melihat berbagai kenyataan belakangan ini, pikiran-pikiran yang baik dari Rakyat selalu diadopsi oleh penguasa, tidak menjadi soal ketika itu digunakan untuk kemakmuran bersama (Negara), tetapi yang terjadi adalah diadopsi terus selanjutnya dibangun citra bahwa itu seolah-olah konsepnya penguasa,parahnya lagi dibuat untuk pencitraan, semata-mata untuk kelanggengan kekuasaan. Dan apa yang didapat oleh si penggagas? boro-boro terima kasih, ditekan iyah malah.Jadi jangan berharap konsep itu akan muncul dipublik, karena ini sudah menyangkut Hak Intelektual seseorang. Tidak lucu ketika hak intektual seseorang justru membuat orang tersebut menjadi seperti di penjara, yang semua akses ke dirinya justru di halang-halangi.Jadi apakah kesemrawutan Jakarta adalah fitnah? terus apakah pembenahahan Jakarta bisa dilakukan segera? Sebab Jakarta itu sudah sangat panas, tinggal nunggu pemantik aja tuh, terus REVOLUSI deh.  ==>

Tag: , , , , , , , ,

2 Tanggapan to “Bisakah Pembenahan Jakarta Menjadi Visi Number One?”

  1. Farid Says:

    Dijalanan kami sandarkan cita cita
    Sebab dirumah tak ada lagi yang bisa dipercaya
    “Orang tua pandanglah kami sebagai manusia”
    Kami bertanya tolong kau jawab dengan cinta.

    ho oh..ya oh..ya oh..ya Bongkar!
    ho oh..ya oh..ya oh..ya Bongkar!

  2. Farid Says:

    Untuk Kebebasan Pers (penopang Demokrasi) lawan segalah bentuk kediktatoran Pemerintah yang dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan berusaha membukam kebebasan Pers, seperti yang belakangan seruan seorang tokoh (dalam Linkaran Pemerintahan) yang berusaha memboikot media (2 media elektronik dan 1 media cetak). Lawan segalah bentuk kediktatoran Pemerintah (termasuk politik citra), jangan biarkan Demokrasi kita terpuruk, jangan biarkan kita mundur lagi seperti pada masa ORBA. Negara ini dibiyayai oleh Uang Rakyat (Negara) bukan dibangun dengan uang Pemerintah, ingat Pemerintah digaji oleh Negara (Rakyat), jadi jangan di balik seolah-olah yang punya uang adalah Pemerintah, seperti ungkapan seorang tokoh pemerintah belum lama ini, yang berusaha membredel media. Wah paradigma orang pemerintahan koq masih seperti itu? pantas kalau uang Negara banyak yang di korup, karena memang paradigmanya begitu.

    Dan, ayo kita dukung 2 Politisi PKB di DPR. Ibu Lily Wahid dan Bpk Efendy Choiry, yang mendukung Hak Angket Pemberantasan Mafia Pajak di DPR. Kita tahu 2 tokoh ini, mengambil keputusan berseberangan dengan partainya. Dan kemungkinan keduanya akan mendapat sanksi dari partainya. Bukan bermaksud masuk keurusan partai kelompok lain.

    Tetapi semata-mata untuk kepentingan Demokrasi, Demokrasi kita akan pincang kalau 2 tokoh DPR (fraksi PKB) ini tidak didukung, bagaimanapun ketika seorang politisi memasuki Dewan Perwakilan Rakyat, maka politisi yang bersangkutan tidak mesti harus melawan Nuraninya Sendiri, dengan mendukung kebijakan partainya. Sebab suka atau tidak, seorang anggota DPR adalah Wakil Rakyat, jadi jika berbenturan dengan masalah2 pelik di DPR, tidak harus tunduk pada kebijakan partainya.

    Jujur, salut dengan keteguhan “Nurani” 2 tokoh PKB tersebut. Dalam bersikap Demokratis di Parlemen. Untuk itu sebagai rakyat, ayo kita dukung dua politisi tersebut. Saatnya DPR menjadi ‘wadah’ (media) yang sejajar dengan Pemerintah, agar jalannya Pemerintahan bisa terkontrol. Salut dengan Partai-Partai yang berseberangan dengan Pemerintah, “yang berani menjadi Pembanding” ketika tahu bahwa arah Pemerintah tidak lagi berjalan pada arah yang seharusnya.

    SESUNGGUHNYA DEMOKRASI AKAN HANCUR, KALAU SEMUA ORANG BERSIKAP SEPERTI BURUNG BEO TERHADAP PEMERINTAH, TANPA BERUSAHA MEMBERIKAN PENDAPAT (ARGUMENTASI) YANG MEMBANGUN, UNTUK KEBAIKAN BERSAMA. Dan mohon maaf, Pemerintahan ini hanya akan menyuburkan praktek mafia dalam segala aspek, kalau di biarkan hingga 2014. Untuk itu sebaiknya Presiden MUNDUR saja atau impeacment, atau bahkan REVOLUSI. (Sebab belum terlihat Pemerintah berusaha menghubungi politisi-politisi yang berseberangan, untuk duduk bersama dan mencari solusi bersama).

Komentar ditutup.


%d blogger menyukai ini: