Makna “Harga Diri” for suspend FIFA untuk PSSI.


Bravo FIFA.

Beginilah jadinya kalau “harga diri tidak pada tempatnya” dibawa-bawa keranah profesional  dan sportivitas. Ketika harga diri (yang tidak proporsional)menjadi acuan, semua masukan baik akan terasa sumir dalam pendengaran.

Seperti polemik PSSI misalnya, ketika sebagian besar orang mengiginkan perubahan kepengurusan di tubuh PSSI, dengan gagah sang ketua dan beberapa pengurusnya mencoba bertahan hanya dengan alasan harga diri. Sebagai seorang yang juga berdarah Bugis, saya menjadi prihatin ketika “Prinsip Hidup” para leluhur ini disalah artikan, di gunakan untuk hal yang justru merugikan diri sendiri, Organisasi yang dipimpin dan bahkan akan merugikan Negara.

Harga diri yang dipahami oleh para leluhur adalah jika berkenaan dengan hal yang benar-benar prinsip. Seperti tindakan yang di ambil oleh Sultan Hasanuddin, ketika berhadapan dengan penjajah Belanda misalnya. Sultan Hasanuddin mengambil sikap tidak akan bergeser setapakpun ketika harga diri bangsa dan negara di cabik-cabik. Dan sikap ini beliau tunjukan saat mengusir saudaranya sendiri (Aru Palaka) yang membelot membantu pihak penjajah.

Pertanyaanya sekarang adalah, apakah harga diri yang di pahami oleh Pak Nurdin Halid sama dengan yang di pahami oleh Sultan Hasanuddin? Hati-hati bicara harga diri, karena Aru Palaka juga sangat piayawai bicara harga diri.

Sebagai seorang berdarah Bugis yang mengerti makna harga diri, kalau saya menjadi ketua PSSI dan berada dalam situasi problematik saat ini, saya akan dengan legowo mengundurkan diri dan menyerahkan kepengurusan kepada yang lebih mudah dan profesional di bidang itu. Dan ini dilakukan dengan alasan harga diri demi sebuah sportivitas, untuk kemajuan PSSI dan Persepak Bolaan Tanah Air kedepan, sebab bisa saja dengan ketidak hadiran saya (misalnya) justru akan membuat PSSI melesat maju. Maaf Pak Nurdin, banyak jalan menuju Surga  dan jalan ke Surga tidak mesti harus menjadi ketua PSSI.

Demi alasan harga diri, sebagai sesama berdarah Bugis malu rasanya melihat pernyataan Anda tentang harga diri, ketika melihat PSSI di sorot oleh berbagai pihak. Maaf Ketua PSSI, lebih baik mundurlah demi alasan “harga diri” jangan buat anak-anak Bugis justru malu dengan sikap Anda.

Karena akan menjadi lucu ketika harga diri yang tidak proporsional, akan menjadi bumerang dan hanya akan membuat persepak bolaan kita justru terpuruk. Ayolah bukalah mekanisme yang lebih profesional, agar orang-orang muda yang profesional dan progresif akan mendapat kesempatan yang sama dalam memajukan PSSI. Sudahlah jangan libatkan orang-orang politik di PSSI, sebab segalah Sepak Bola butuh management yang profesional, bukan butuh politik. Cukuplah politik yang mengayomi Persepak Bolaan, tetapi politik tidak perlulah ikut main bola. Cobalah buka mekanisme yang profesional, agar orang-orang titipan politik tidak bisa bertengger di ketua PSSI. Agar PSSI tidak menjadi tunggangan politik, dan sepak bola kita bisa maju. Kalau ini bisa Anda lakukan, percayalah para suporter bola akan berbalik menghargai dan mengenang  jasa Anda.

Kalau melihat ancaman Sanksi FIFA atas PSSI, saya melihat ini sebagai niat baik FIFA untuk membantu persepak bolaan Nasional. Sebab yang di ancam kan PSSI (dan katakanlah karena campur tangan Menpora yang terlalu jauh, kedalam tubuh PSSI). Tetapi ingat bisa jadi karena FIFA tidak ingin melihat organisasi sepak bola dalam naungannya seperti PSSI terlibat kemelut politik yang harusnya tidak perlu. Dan bukan tidak mungkin jika FIFA menginginkan ada organisasi baru yang mengurus Persepak Bolaan kita, yang lebih profesional dan progresif dalam memajukan persepak bolaan kita.Kalau benar ini yang diinginkan oleh FIFA,itu artinya siapa rugi? Jelas PSSI dong, karena artinya PSSI akan tamat riwatnya. Jadi pilih mana? PSSI baru dengan kepengurusan yang profesional (bersih dari nuansa kepentingan politik) atau PSSI tamat riwayatnya? Ingat PSSI hanya organisasi, bisa jadi kan diganti nama organisasinya? Dengan kepengurusan yang seratus persen baru?..

Jadi Pak Nurdin bertindak bijaklah, demi kemajuan kita bersama.Janganlah kita menjadi bahan lelucon orang, mirislah rasanya melihat demo-demo yang tidak ‘elok’ dilihat itu. Ayolah demi harga diri, lakukan semua dengan profesional tanpa melibatkan ego kita sendiri.

Sebab tidak luculah kalau penyelesaian akhir harga diri, harus diselesaikan seperti yang ditempuh oleh para leluhur kita. Jika misalnya Pak Jusuf Kalla meminta kepada Pak Nurdin Halid dan Pak Andi Malarangeng, untuk menyelesaikan ‘harga diri’ ini dalam satu kain sarung :)  siapa yang bisa keluar dari dalam sarung dianggap sebagai pemenang dan siapa yang tidak bisa keluar dari dalam sarung akan dimakamkan dengan layak :D  Mohon Maaf, jadi intinya letakkanlah harga diri itu pada tempatnya. Saya yakin Pak Jusuf Kalla akan lebih bisa menjabarkan makna harga diri ini dengan lebih proporsional. ==>

Tag: , , , , , , , , , , , ,

Satu Tanggapan to “Makna “Harga Diri” for suspend FIFA untuk PSSI.”

  1. Farid Says:

    Kalau bisa menyumbangkan masukan buat Pemerintah, bagusnya koalisi di DPR tidak perlu.Karena besarnya koalisi pemerintah di DPR justru akan membuat fungsi DPR tidak akan berjalan sebagaimana subtansi UUD 1945.Karena tidak akan terjadi check and balance terhadap jalannya eksekutif. Dengan besarnya (kekuatan) koalisi eksekutif di DPR, secara subtansi sama halnya dengan pernyataan sederhana ‘buat apa ada DPR?’ toh DPR menjadi tidak berfungsi karena akan selalu mengikuti keinginan penguasa. Juga berarti buat apa ada multi partai, toh partainya sudah jadi satu dalam koalisi, dan ketika Eksekutif menyuarakan A (misalnya) sudah pasti Legislatif juga akan menyuarakan hal yang sama. Dan artinya Demokrasi juga tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya.

    Jadi mungkin paradigmanya yang harus di luruskan, ketika Pemerintah menjalankan Program yang terukur untuk kepentingan Bangsa dan Negara, sudah pastilah DPR dan bahkan Rakyat akan mendukung sepenuhnya. Jadi pemerintah tidak perlulah sibuk mengurus DPR, jalankan fungsi masing-masing sesuai UUD saja.

    Intinya membangun koalisi di DPR justru menyalahi UUD, karena justru mematikan fungsi DPR dan tentu saja jalannya Pemerintahan menjadi tidak Demokratis. Dan ini potensial kembali kepada system yang lama. Kita semua masih ingat kan pada zaman Orde Baru? Ketika Presiden mengatakan ‘O’.. maka DPR bak paduan suara akan mendengungkan ‘Oo’ pula. Makanya penguasa saat itu menjadi diktator, tentu saja kita semua tidak mau kembali ke system seperti itu bukan?..

    Kembali kepersoalan PSSI,dalam sidang Paripurna komisi X DPR. Ketua PSSI sempat mengutarakan adanya sms yang mengancam keselamatan diri pribadi Beliau dan Keluarganya,ini menjadi persoalan serius, harusnya ini tidak boleh terjadi dalam Negara Demokrasi, DPR harusnya mengejar kasus ini sampai tuntas.

    Sebab lucu, dalam sebuah Negara Demokrasi ketika ada pejabat yang lengser terus keselamatannya terancam, ini tidak boleh terjadi dalam Negara Demokrasi. Harusnya seorang pejabat yang sudah lengser, akan mendapatkan haknya sebagai warga yang dilindungi oleh Negara, persoalan kalau ada kasus yang menyertainya itu menjadi persoalan hukum, dan diselesaikan secara hukum.

Komentar ditutup.


%d blogger menyukai ini: