Ahmadiyah Dalam Perspective Penegakkan HAM.


Mr Khadafi Mundurlah, demi Rakyatmu.

Ahmadiyah jika dilihat dari sisi Islam, saya pikir kita semua sudah tahu bagaimana pendapat para Ulama, baik Dalam dan Luar Negeri tentang Ahmadiyah ini. Logika sederhananya, sama dengan kita Shalat tetapi ‘wudhu’ kita batal, pertanyaanya apakah shalat kita sah kalau wudhu kita batal?

Nah untuk itu sebagai seorang Muslim, saya minta kepada teman-teman Penegak HAM yang khususnya mengaku Islam, untuk menjawab pertanyaan saya ini : Apakah Anda semua sudah pikirkan bagaimana efek perjuangan Anda terhadap generasi Islam kedepan? apakah Anda semua sudah siap memikul dosanya para generasi Islam (di ke depan) yang tidak sadar kalau ‘wudhunya’ (akidahnya) sudah batal? maaf teman-teman, Anda harus sadar bahwa yang Anda perjuangkan akan berimbas melampaui ruang dan waktu. Apakah Anda semua sudah memperhitungkan semua ini?

Ketika bicara Hak Azasi Manusia, kita semua sepakat bahwa letakkan ‘Hak Dasar Kemanusiaan’ melampui, agama, suku, ras, budaya atau apapun. Dalam hal ini di tengah-ditengah komunitas Muslim terbesar di Dunia ini, apakah Anda semua berani meneriakan Hak-Haknya Yahudi? untuk itu saya minta Anda semua berpikir jernih.

Ahmadiyah jika dilihat dari sisi Islam, asumsi sederhananya sama dengan mendirikan negara di dalam negara, apakah Anda semua mendukung kalau ada sekelompok kecil orang di negeri ini mau mendirikan negaranya sendiri di dalam wilayah negeri ini?

Untuk itu saya minta, kepada-kepada teman-teman aktivis HAM yang juga beragama Non-Muslim, tolong hargai juga Hak-Haknya Islam, karena ketika bicara kesetaraan dan keadilan, itu berarti juga menghargai haknya Mayoritas. Jadi Masalah Ahmadiyah, jangan dikategorikan antara Haknya Mayoritas dan Minoritas. Sebab dalam konteks Ahmadiyah, sangat jauh berbeda. Pemerintah (dalam hal ini, Pemimpin Negara) tidak/belum mengakui bahwa Ahmadiyah sudah menjadi agama atau kepercayaan sendiri di luar Islam. Untuk itu mohon hargai juga Umat Islam, jangan dikotomikan ini dengan antara mayoritas dan minoritas.

Percayalah teman-teman Aktivis HAM, dalam ‘Hak dasar Kemanusiaan’ saya sependapat dengan Anda, lindungi Hak-Hak Kemanusiaan Ahmadiyah, jangan biarkan siapapun di Negeri ini menyentuh fisik (tubuh, aset dll) warga Ahmadiyah. Tetapi secara bersamaan tolong hargai juga Haknya Mayoritas Islam untuk menjaga dan memperjuangkan Akidah Islam yang Suci, sesuai Sunnah Rasulullah S.A.W.

Dalam Al-Qur’an sudah sangat jelas, dalam Statement (Wahyu) TERAKHIR Allah S.W.T, dalam Surat Al-Maidah yang diturunkan di Madinah (yang sangat jelas, melalui perantaraan Malaikat  Jibril yang ditujukan kepada perwakilan Allah di Bumi, yang ketika itu berdomisili di Madinah, Beliau adalah Rasulullah S.A.W).

Surat Al-Maidah:  “Dan Hari Ini telah Aku Sempurnakan Islam Sebagai Agama (dien)-mu, dan Aku Ridha (ikhlas) Islam menjadi agama (dien)-mu”.

note: Mohon maaf, nomor Suratnya saya lupa, untuk itu mohon para Ulama agar membenarkannya, dan agama hanya merupakan padanan kata dari kata dien, jadi dalam Al-Qur’an tidak mengenal kata agama, sebab agama itu berasal dari bahasa Sansekerta, yang digunakan  untuk mengartikan kata ‘dien’ menjadi agama dalam bahasa Sansekerta (bahasa nenek moyang Bangsa Indonesia).

Sempurna (penutup), artinya jika ada siapapun, yang kemudian datang mengaku Tuhan atau Nabi, setelah turunnya Surat terakhir ini, itu berarti Dajjal (yang datangnya dari syetan). Persoalan kalau akan turun Nabi Isa A.S (pada akhir jaman), seperti yang selalu digunakan oleh orang-orang  Ahmadiyah untuk memperkuat anggapan mereka, bahwa setelah Rasulullah akan ada nabi lagi. Anggapan mereka (mohon maaf) keliru, sebab (persoalannya lain lagi ) Nabi Isa A.S adalah Nabi sebelum Rasulullah S.A.W, dan akan ditugaskan Allah kemudian untuk membenarkan (mendukung) Risallah Allah yang di ajarkan Rasulullah S.A.W. Jadi Nabi Isa sudah tidak mengajarkan apa-apa lagi, tetapi hanya tinggal mengatakan ‘Hai Manusia, Muhammad itu benar, dia adalah Nabi terakhir dan aku sebagai Nabi sebelum dia’. Wallahu’alam bisawab..

(Intinya persoalan Ahmadiyah, merupakan persoalan dalam Islam sendiri, jadi mohon bagi warga (aktivis HAM) non-Muslim untuk tidak ikut masuk kearea ini, agar akar permasalahannya tidak jadi melebar, dan Insya Allah  bisa segera teratasi, dan juga bagi warga Muslim agar tidak main hakim sendiri, sebab Ahmadiyah ibarat benang kusut, untuk itu harus diuraikan dengan sabar dan hati-hati ).

Buat teman-teman Aktivis HAM Indonesia, mari serahkan saja persoalan Ahmadiyah kepada Pemerintah. Kalau Pemerintah salah mengambil kebijakan, itu artinya pemerintahnya yang harus di somasi, agar kita terhindar dari konflik horisontal.

Untuk itu lebih baik kita mendukung politisi-politisi Internasional untuk bersama-sama menekan Presiden Khadafi di Libya untuk ‘segera turun’ dari jabatannya. Karena disana saat ini terjadi pembantaian “Hak-Hak Azasi Kemanusiaan” secara besar-besaran. Disana saat ini sedang terjadi perang saudara. Wahai teman-teman Aktivis HAM, apakah hati Anda tidak tergerak melihat aksi saling bantai, dua kubu Manusia bersaudara di Libya?.. =>

Tag: , , , , , , , , , , , ,

5 Tanggapan to “Ahmadiyah Dalam Perspective Penegakkan HAM.”

  1. Farid Says:

    Bagi Anda yang merayakan Hari Raya Nyepi, Selamat Merayakannya. 🙂

  2. Farid Says:

    Adnan Buyung Nasution : Perda pelarangan Ahmadiyah langgar konstitusi.

    o’..ow, tuing tuing tuing..🙂

    Tapi kalau melanggar konstitusi mestinya di gugatnya ke Mahkamah Konstitusi dong, gimana bang Buyung?🙂

  3. roby Says:

    ya begitulah… ahmadiyah juga punya hak jika dilihat dari sisi HAM, tapi jika dilihat dari akidah tentu harus diluruskan dan dibasmi(kesalahannya)

    —-🙂

  4. Goda-Gado Says:

    Ahmadiyah itu org kafir berbaju munafik. setuju dg tulisan ini. tp kurang sreg ketika semua diserahinnya kepada Pemerintah… 😦

    meskipun ada harapan, tp pesimis….. :-s
    ——
    Penyelesaian akhir tentang polemik Ahmadiyah (dilihat dari sisi warga negara dan Hak Azasi)tetap ditangan Pemerintah (sbg Ulill Amri), Pemerintah suka atau tidak harus menengahi ini, agar tidak terjadi konflik horisontal yang berakibat kepada terganggunya kestabilan Negara.

    Persoalan Pemerintah mampu atau tidak, itu menjadi persoalan lain. Kalau pemerintah (pemimpin Negara) tidak bisa mencari jalan keluar terbaik untuk warganya, itu artinya Pemerintah (sebagai pemegang amanah konstitusi) justru melanggar konstitusi. Pemerintah dalam hal ini Presiden, harus membuat instruksi yang jelas, agar pelaksana dilapangan bisa bertindak cepat dan tidak gamang.

    Dalam persolan Ahmadiyah, tanggung Jawab para Ulama sudah selesai, ini ditandai dengan adanya Fatwa para ulama (kalau sekiranya kemudian Ahmadiyah mau berdialog, itu menjadi soal lain lagi) nah sekarang tanggung jawabnya justru sudah jatuh ditangan Pemerintah. Sebagai penentu kebijakan Negara, agar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa tertib dan damai. Kalau rasa aman dan damai ini, tidak bisa dirasakan oleh warga negara, itu artinya Pemerintah telah gagal mengemban amanah konstitusi, dan itu berarti pelanggaran terhadap konstitusi. Nah kalau ketidak mampuan Pemerintah menjalankan amanah konstitusi ini dibiarkan, itu artinya Rakyat (Warga Negara) berhak menuntut MPR dan DPR, agar bertindak mengingatkan dan atau mengambil tindakan terhadap Pemerintah (eksekutif) sesuai konstitusi.

  5. Farid Says:

    Turut Prihatin dan Berbelasungkawa, atas musibah Tsunami yang terjadi di Jepang.

Komentar ditutup.


%d blogger menyukai ini: