Perubahan Kearah Yang lebih Baik (Opini).


Filosofi Perubahan.

Mungkin saja perubahan dalam banyak paradigma, hanya berlaku pada sistem ketatanegaraan seperti banyak kejadian yang kita saksikan saat ini. Perubahan dalam tatanan politik misalnya, bermula dari bertiupnya angin kencang perubahan yang ditiupkan oleh Presiden Barack Obama, dalam kampanye beliau di Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

Kemudian perubahan menjadi jualan yang menarik, hingga kemudian berpengaruh pada tatanan politik di semenanjung Arab. Seperti di Tunisia, Mesir dan Libya hingga juga bergemah di Suria,Yaman dan beberapa negara Arab termasuk juga tidak menutup kemungkinan akan merambah eskalasi politik di Israel. Hal itu tidak tertutup kemungkinan, mengingat perubahan juga terdengar gaungnya di Eropa. Seperti demo besar-besaran yang terjadi di Yunani dan Inggris belum lama ini.

Disatu sisi perubahan menjadi semacam angin segar, tetapi disisi lain perubahan justru menjadi seperti mesin penentang kemapanan (terlepas dari bentuk apapun kamapanan itu). Indonesia misalnya, kemapanan Orde Baru masih sangat kental terasa dalam tatanan politik meski sudah dikemas dalam bentuk kemasan Reformasi agar lebih terkesan merakyat.

Kita semua tahu,perubahan yang radikal dalam tatanan politik dinegeri ini, terjadi pada saat lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998 lalu. Tetapi sangat disayangkan perubahan itu tidak diikuti oleh visi dan misi yang mengarahkan negeri ini kearah yang mestinya dikehendaki oleh UUD 1945, yaitu “menuju masyarakat yang adil dan makmur”.

Perubahan di negeri kita terasa seperti menentang kemapanan, ironisnya kemapanan itu adalah akumulasi kemapanan yang justru terbentuk sejak orde baru, yang hingga saat ini masih sangat terasa begitu kuat membelenggu paradigma berpikir sebagian elit politik kita. Harus diakui meski hanya tinggal sedikit (pembelah kemapanan ini) tetapi mereka justru berada dilingkaran elit, mereka berkuasa dan mempunyai kekuatan finansial yang cukup kuat.

Sayangnya para pengusung perubahan (kearah lebih baik/ sesuai amanah UUD 1945) yang ironisnya mengaku berjiwa reformis justru menjadi seperti tidak bernyali, trauma yang menyertai keruntuhan rezim orde baru, yang justru ditiupkan oleh para pendukung kemapanan orde baru yang sebetulnya masih menguasai Parlemen dan Eksekutif, menjadi momok yang menakutkan para reformis (para pendukung perubahan).

Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah reformasi belum menghasilkan apa-apa selain menjatuhkan Prsiden Soeharto, meski harus diakui bahwa perjuangan itu telah merubah sejarah tetapi itu saja belum cukup, sebab sebetulnya para pendukung kemapanan era orde baru justru masih tetap bertengger di kekuasaan, meski secara lipservice mengaku demokratis, akan tetapi tetap saja dalam bentuk tindakan masih saja terlihat sangat defensif.

Beberapa hal yang nyata terlihat, seperti dalam kasus “penetapan” di Daerah Istimewah Yogyakarta, harusnya dalam hal ini penguasa pusat tidak perlu ikut masuk terlalu jauh keranah tatanan kemapanan itu, karena kemapanan itu sudah tertuang dalam konstitusi seperti yang diinginkan oleh Para Pendiri Bangsa (Bung Karno dan Sri Sultan Hamenku Buwono ke IX), yang hingga hari ini, justru sangat didukung oleh sebagaian besar masyarakat Yogyakarta sendiri.

Persoalan kalau kemudian Gubernur Yogyakarta (secara pribadi) menginginkan mundur dari jabatannya, itu menjadi persoalan lain, dan itu sudah masuk kewilayah lokal aturan Daerah Istimewah Yogyakarta sendiri. Sebab keinginan pribadi Gubernur hasil penentapan untuk mundur dari jabatannya, tidak lantas bisa menggugurkan hak garis keturunan kerajaan Yogyakarta lainnya serta hasil Kongres Istimewah DPRD Yogyakarta.

Dalam kasus Yogyakarta ini, mengingatkan kita akan pemahaman arti perubahan secara proporsional. Perubahan yang diinginkan adalah “perubahan kearah yang lebih baik”. Jadi secara filosofi, perubahan bukan berarti merubah semua tananan yang sudah ada, kalau tatanan itu sudah baik kenapa harus dirubah lagi?..

Toh perubahan yang dinginkan hanyalah perubahan kearah yang lebih baik, mungkin contohnya nyatanya seperti menentang “kemapanan mentalitas korup” yang menggurita dinegeri ini. Sebab kemapanan korupsi ini jelas-jelas membelokkan tujuan negara seperti yang telah diamanahkan UUD 1945, jadi siapapun yang membela “kemapanan koruptor” adalah sangat jelas inskonstitusional.

Contoh perubahan lain yang diinginkan misalnya, perubahan sensitifitas moralitas yang lebih baik.Seperti saat ini, misalnya ketika terungkap indikasi penyalahgunaan kekuasaan di tingkat pimpinanan beberapa Departemen (Menteri). Melalui azas praduga tak bersalah, kita anggap para menteri di departemen terkait, tidak terlibat persekongkolan suap menyuap (aroma korupsi) yang terjadi di departemennya masing-masing.

Tetapi indikasi kuat telah menempel di staft kementerian masing-masing, artinya “kapabilitas menteri” yang bersangkutan, dalam “skill leadershipnya” dipertanyakan, sebab sangat sulit dimengerti ketika di beberapa kementrian yang berbeda, terindikasi kuat stafnya masing-masing terlibat kasus korupsi, tetapi secara bersamaan ditingkat pemimpinnya masing-masing tidak tahu menahu tentang sepak terjang stafnya masing-masing, aneh rasanya ketika “tidak tahu-menahu ini” terjadi secara berjamaah. Kalau kejadian “tidak tahu menahu” dalam sepak terjang bawahannya terjadi secara berjamaah di beberapa kementrian, pertanyaan selanjutnya kepada pemimpin di atasnya adalah mau dibawah kemana negeri ini?..maaf,dalam hal ini masih lebih baik para pengamat politik sebab para pengamat tahu apa yang terjadi disekitarnya artinya para pengamat tidak tidur,lah kalau para pemimpin tidak tahu apa yang terjadi dilingkungan masing-masing, apa ini bukan tidur namanya?..🙂

Nah dalam kaitannya dengan perubahan sensitifitas moralitas yang lebih baik, kalau kasus dalam beberapa kementrian ini terjadi di negeri “Syakura”.. boo, sudah pasti mundur secara berjamaah bo.. mereka pasti akan bilang “bos gak usah susah-susah mikirin reshuffle, kami akan mundur karena kami malu ama jamaah yang lain”.. ini kalau di Jepang, tapi kalau di negeri berpenduduk Muslim terbesar ini gimana ya?..

Inti dari coretan-coretan ini adalah pertanyaan berupa: “sudahkah kita mengerti subtansi perubahan kearah lebih baik?”..pertanyaan selanjutnya adalah apakah reformasi kita sudah berhasil?..dan kerja yang tidak tuntas ini, apa bisa kita banggakan kepada generasi kita selanjutnya?.. coretan ttg Penetapan Daerah Istimewah Yogyakarta bisa dilihat disini ==>>

Tag: , , , , , , , , , ,


%d blogger menyukai ini: