Jangan Biarkan Ibu Pertiwi Terus Menangis..

Agustus 21, 2011

Melihat berbagai sandiwara politik akhir-akhir ini sampai pada kasus Nazaruddin, sebetulnya sudah bisa ditarik kesimpulan umum, Nyanyian Nazaruddin tidak sepenuhnya salah, Nazaruddin tidak juga bersih, bahkah bisa saja Nazaruddin adalah seorang yang bermain dalam lingkaran setan koruptor di negeri ini.

Nyanyian Nazaruddin bahwa pengungkapan kasus ini akan membahayakan Negara juga tidak sepenuhnya salah, saya percaya Pak Oce Kaligis dan semua elit politik bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Maaf, kasus seperti ini tidak hanya menyangkut perorangan,satu kelompok tetapi saling berkaitan, artinya memang ada yang berjalan salah dalam sistem negara kita, kalau boleh saya sebutkan bisa saja Perundang-Undangan tentang dana kampanye dan sistem pendanaan partai.Semoga ini bisa menjadi catatan khusus DPR, ehemm saya yakin DPR sangat mengerti yang saya maksud. Karena secara ikhlas saya sebutkan ๐Ÿ™‚ bahwa disinilah pangkal kesalahan itu terjadi.

Dalam pengungkapan kasus korupsi yang menjadi ketakutan bukan hanya Nazaruddin seorang, tetapi banyak elit bahkan KPK sendiri, jujur sampai pada tingkat ini sayapun menjadi ketakutan sendiri.Dan saya yakin ketakutan ini juga menghinggapi para elit politik yang bisa menangkap subtansi ini.

Pemberantsan korupsi di negeri ini tidak cukup hanya ditugaskan kepada aparat hukum, tetapi harus dipimpin langsung oleh seorang presiden. Dalam pemberantasan korupsi harus ada revolusi, dan revolusi itu dipimpin langsung oleh presiden sendiri, apapun resikonya kecuali kalau kita memilih untuk membiarkan negeri ini berjalan seperti tanpa arah yang jelas,ironi memang negara berjalan seperti tanpa dimanage tetapi mafia justru sangat terorganisir.

Masalahnya alat pengungkap korupsi(mafia) yang dibangun seperti satgas dsb justru membuat pengungkapan menjadi tumpang tindih, hingga membuat kerja aparat penegak hukum menjadi tidak maksimal.Penggunaan anti virus dalam sebuah komputer bisa di jadikan analogi, jika menggunakan lebih dari satu anti virus dalam sebuah komputer, justru kerja anti virus tidak maksimal, karena anti virus satunya menganggap anti virus yang lain adalah virus, dan sebaliknya begitu, hingga virus yang sebenarnya justru tidak terdeteksi.

Mohon maaf, sampai pada penarikan kesimpulan ini meski tidak secara gamblang disebutkan, tetapi melihat pembicaraan pemberantasan korupsi saat ini, saya melihat ini hanya menjadi pekerjaan sia-sia, karena yang akhirnya terjadi adalah saling menyelamatkan.

Solusi (jangka panjang) yang paling dramatis (cepat) yang bisa diambil, (andai) pemilu 2014 bisa ditarik lebih cepat, maaf kalau menyebut “revolusi” kelihatannya banyak orang yang alergi. Jika mengambil solusi kompromi politik adalah “membuka pintu” calon presiden independent untuk kedepan, ini cara lain untuk memutus mata rantai korupsi. Sebab, jika boleh meminjam istilah reality shownya “mata najwa” MetroTV, bahwa jika memilih “calon pemimpin berpengalaman di negeri ini justru pengalaman itu adalah pengalaman dalam hal berkorupsi. Karena sesungguhnya korupsi di negeri ini sudah terjadi dalam tiga zaman”. Makanya jangan heran jika melihat perangai orang-orang yang terindikasi korusi justru terlihat “pede-pede aja lagi” ๐Ÿ™‚ karena masing-masing punya senjata pamungkas ๐Ÿ™‚ ..yang memprihatinkan adalah Ibu Pertiwi tak kunjung Makmur, karena kepentingan negara justru menjadi terkesampingkan.

Jika masih mau berharap, maka harapan jangka pendek kita ada pada KPK, dengan catatan jika Pemimpin KPK segarang Calon Pemimpin KPK (Pak Bambang Widiyanto), itupun kalau beliau bisa konsisten dengan visi misi beliau, dan tentu saja jika Eksekutif dan Legislatif masih peduli dengan masa depan bangsa ini, dengan tidak mengganjal Pak Bambang Widiyanto menjadi ketua KPK periode mendatang. ***

Doa untuk negeri, ya Allah dengan keagungan asmah-Mu, dengan perantaraan safaat (kekasih) Rasulullah S.A.W, kami berlindung dengan asmah “Rahman dan Rahim-Mu” atas kemungkinan terburuk yang terjadi di negeri kami ini, sesungguhnya Engkau jualah yang Mengetahui apa-mengerti apa yang terjadi dibalik setiap kejadian di negeri ini, jika ada tersimpan kejelekan-kejelekan dibalik kejadian demi kejadian (tsunami,gempa dsb) maka buatlah kami mengerti,dan lindungilah kami dari malapetaka dan marah bahaya yang mengintai kami, untuk perbaikan negeri kami kedepan. Amin..==>>

Kasus Nazaruddin antiklimaks penegakkan hukum negeri ini.

Agustus 18, 2011

Sumber,ilustrasi gambar: utpa.edu

“Nyanyian” Nazaruddin berubah menjadi “lolongan”, (mohon maaf, kalau ini terdengar kasar). Ibarat kata pepata “seperti menolong anjing yang sedang kejepit,begitu jepitannya lepas anjing tsb justru berbalik menggigit sipenolong”.Beginilah komunikasi politik,lolongan Nazaruddin merupakan komunikasi politik, dan beginilah kelemahan komunikasi politik, semua orang bisa berperspektif dari paradigma masing-masing.

Lolongan Nazaruddin secara resmi ditujukan kepada Pak SBY, tetapi secara subtantif justru komunikasi ini ditujukan kepada publik. Dan pesan ini bermakna dua hal selain tujuan resminya.

Makna pertama: Nazaruddin ingin mengatakan ke publik bahwa Pak OC Kaligis (pengacaranya) benar.Dan makna kedua, Nazaruddin ingin mengatakan (maaf tepatnya memaki) para mantan koleganya, yang salah satu elitnya disebutkan Nazaruddin.

Sekali lagi mohon maaf, ini adalah preseden buruk buat Pak SBY, sekaligus buat negeri ini, mengingat Pak SBY juga menjabat sebagai presiden.

Kasus Nazaruddin ini akan berimplikasi buruk bagi Pak SBY dan negeri ini, terungkap atau tidak skenario yang bermain dibelakangnya.Dan Pak SBY harus berhati-hati menanggapi komunikasi politik Nazaruddin ini, sebab Nazaruddin seperti melepas senjata bumerang.

Kalau bisa memberi masukan untuk perbaikan citra Pak SBY dan Demokratnya, kasus ini mestinya diusut tuntas tanpa intervensi Pak SBY dan Demokrat, melalui KPK tetapi oknum KPKpun sudah terjadi conflict of interest terhadap Nazaruddin.Jadi jalan satu-satunya mempercepat proses pemilihan para pimpinan KPK secara kolektif dibawah kontrol DPR, dan mengganti para pimpinan KPK dengan para pemimpin baru, agar tingkat kepercayaan publik kepada KPK kembali pulih.

Sebab dalam kasus ini yang dipertaruhkan bukan hanya citra Pak SBY dan Demokrat, tetapi lebih luas juga citra penegakkan hukum di negeri ini.Jujur opini yang muncul, setelah “lolongan” Nazaruddin adalah bahwa penguasa negeri ini sangat diktator, dan kepercayaan publik dalam dan luar negeri terhadap pemerintahan negeri ini merosot tajam, indikasinya penolakan Interpol terhadap red notice-nya KPK untuk istri Nazaruddin.

Mohon maaf, beginilah jadinya kalau semuanya berjalan tidak transparan, dan ironisnya justru nama baik bangsa ikut tercoreng.Bagaimanapun saat ini kita sudah masuk di era teknologi informasi, dimana bumi dalam bentuk informasi telah menjadi satu kesatuan, informasi dikita saat ini akan ter-conect dengan cepat (dalam hitungan secon) dibelahan dunia lain.

Dalam hal ini menekan Nazaruddin menjadi sangat tidak bijaksana, sebab ini akan memancing kemarahan aktivis Hak Azasi Kemanusiaan Dunia, dan tentu saja akan berimplikasi pada empati publik terhadap Nazaruddin. Semoga opini ini bermanfaat.. to home page

Renungan “Panjat Pinang” dan Analoginya.

Agustus 17, 2011

Rival panjat pinang kesakitan.

Panjat pinang yang biasanya menjadi pesta rakyat (acara hiburan rakyat) pada setiap bulan Agustus (peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia) ternyata punya makna sindiran bagi penguasa yang opotunis.Entah pesta rakyat ini sudah berlangsung mulai dari sejak kapan, kalau pesta ini sudah berlangsung pada jaman kerajaan dulu, itu berarti sindiran ditunjukan kepada Raja.

Panjat pinang, yang terbuat dari pohon pinang yang dibuat selicin mungkin, menggunakan pelumas,oli bekas atau apasaja, agar pohon pinang menjadi sangat licin. Dipuncuk pohon pinang yang sudah licin tersebut digantungkan berbagai hadiah, yang bisa diambil oleh siapa saja yang berhasil memanjat pohon pinang tsb.

Nah..nilai sindirannya terletak pada proses memanjat pinang ini, siapapun yang ingin meraih hadiah yang digantung di pohon pinang tersebut harus berjibaku dulu dengan licinnya pohon tersebut.

Dalam proses memanjat ini, kalau diamati sering terjadi kecurangan yang mungkin saja kecuringan ini terbangun dari aturan (sistem) memanjat atau sulitnya memanjat pohon pinang itu sendiri.

Pemanjat pertama kali biasanya tidak berhasil sampai di pucuk, tetapi pemanjat pertama kali ini justru menjadi pembersih pelumas bekas yang menempel pada pohon pinang, pemanjat berikutnya menjadi lebih mudah karena licin pohon sudah mulai berkurang.

Nah pemanjat yang “oportunis” biasanya selalu datang saat-saat terakhir, alasannya karena pohon sudah tidak terlalu licin, dan pemanjat lain sudah kelelahan, bahkan pemanjat oportunis tidak segan-segan membuat anggota tubuh rivalnya menjadi pijakan, seperti lutut,bahu bahkan kepala pemanjat lainnya, artinya pemanjat oportunis menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dan panjat pinang merupakan contoh permainan yang tidak mengandung nilai sportivitas.

Nah saat ini, analogi strategi panjat pinang ini diperlihatkan oleh “para mafia hukum di negeri ini”. Dalam kasus Nazaruddin misalnya, coba lihat KPK sebagai penegak hukum justru memperlakukan Nazaruddin dan pengacaranya, dengan cara-cara diluar koridor hukum.

Alasannya sangat jelas karena Nazaruddin dan pengacaranya (Pak OC.Kaligis) menuding oknum KPK,Chandra Hamzah dan koleganya terlibat sindikat korupsi bersama-sama dengan Anas Urbaningrum dan gerombolannya.

Padahal tudingan itu akan rontok dengan sendirinya dengan adanya “Azas praduga tak bersalah” (secara proporsional), jadi seharusnya KPK tidak perlu seperti “kebakaran jenggot” hingga mengisolasi Nazaruddin dengan cara-cara diluar hukum, tindakan KPK ini terlihat sangat arogan, kekanakan dan bahkan bertentangan dengan Hak Azasi Manusia.

Nah ibarat “memanjat pohon pinang” KPK sebagai institusi yang ikut memanjat pinang beradu muslihat dengan kubu Nazaruddin, dengan cara apapun bahkan dengan cara-cara yang tidak bisa diterima oleh paradigma hukum, padahal KPK adalah aparat penegak hukum.

KPK lupa bahwa ada “pemanjat pinang oportunis” yang sedang mengintai, menunggu kesempatan yang tepat untuk ikut terjun ke arena panjat pinang. Tentu saja KPK masih ingat beberapa waktu lalu, pihak mana yang menyuarakan KPK dibubarkan bukan?.. artinya KPK jangan “membabi buta” karena rakyat justru sedang mengamati setiap detil permainan ini.

Dan ingat ada “pemanjat pinang oportunis” yang siap menerkam KPK dan Nazaruddin sekaligus, karena dua “kepentingan” ini sangat tidak disukai oleh pihak tsb, dan pihak ini adalah para mafia hukum (mafia pajak dan gerombolannya,red).

Sebagai rakyat tentu saja, saya mendukung KPK secara institusi, untuk itu DPR (Legislatif) sebagaiknya mempercepat proses pergantingan pimpinan di institusi KPK, bagaimanapun terlihat ada indikasi oknum KPK saat ini yang bermain mata dengan “para pemanjat pinang oportunis”. ***

Kutipan Ramadhan: “Jangan biarkan kebencianmu kepada pihak lain, membuat kamu menjadi tidak berlaku adil”. Sumber hadits Rasulullah S.A.W.

SELAMAT MERAYAKAN HARI KEMERDEKAAN INDONESIA 17 Agustus 1945 (2011) yang bertepatan dengan 17 Ramadhan 1432 H.ย  to home page..

Menunggu “Benturan” Amnesia Politik.

Agustus 14, 2011

Amnesia Politik.

Melihat perkembangan kasus Nazaruddin, pasca sehari tibanya Nazaruddin di tanah air. Rasanya tidak berlebihan kalau banyak pihak yang menyangsikan pengungkapan kasus ini berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Meski Nazaruddin di jaga ketat oleh aparat kepolisian, tetapi sudah menjadi rahasia umum kalau kepolisian di negeri ini tidak bisaย  benar-benar independent, karena kita tahu secara prosedural kepolisian masih berada dibawah kendali presiden, artinya jika harus berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar (apapun kepentingan itu,bertentangan dengan kepentingan negara sekalipun) jika itu menyangkut kepentingan diatasnya pasti kepolisian menjadi grogi.

Mungkin ini yang menyebabkan cara kerja gemilang kepolisian dalam menangani kasus terorisme,tidak terlihat dalam penanganan kasus korupsi. Padahal terorisme di negeri ini bisa terjadi karena adanya “sebab” ketidak adilan penguasa dalam memanage berbagai kasus, diantaranya kasus korupsi, jadi kejahatan korupsi bisa di kategorikan setara dengan terorisme, bahkan bisa jadi ketidak sukaan terhadap koruptor bisa menyuburkan terorisme.

Sungguh jika diamati lebih dalam berbagai kasus kejahatan dinegeri ini, penyebabnya datang dari ketidak adilan kebijakan penguasa itu sendiri. Ibarat terkena “amnesia” hirarki politik maka untuk mengobatinya, kita harus mencari penyebab datangnya penyakit tersebut. Jika penyebab penyakit itu memerlukan “benturan” yang setara dengan penyebab penyakit itu, maka terapynya kita harus membenturkannya lagi sebesar benturan penyebab itu.

Jika misalnya penyebab amnesia itu karena benturan,hingga menyebabkan penderita lupa akan semua ketentuan yang berlaku, maka terapynya adalah benturkan lagi sipenderita, sebesar benturan penyebab amnesia tadi, agar ingatan sipenderita amnesia bisa pulih lagi.

Dalam soal kasus Nazaruddin,rasanya negeri ini memerlukan “benturan” itu, sebab lihat saja pernyataan M.Jasin dari KPK bahwa : “Nazaruddin tidak mau didampingi oleh team pengacaranya”. Secara logika sangat tidak mungkin seorang Nazaruddin yang terhimpit beban yang begitu berat tidak memerlukan bantuan orang lain.

Terlebih jika penolakan itu ditunjukan kepada orang-orang yang justru ingin menolongnya.Kecuali jika Nazaruddin sudah memperoleh “penolong” lain, yang bisa menjanjikan kemenangan bagi Nazaruddin.Persoalannya KPK sudah menjatuhkan dakwaan bahwa Nazaruddin bersalah.

Nah kalau “penolong” itu bukan datang dari para pengacara Nazaruddin (sejauh ini pengacara Nazaruddin belum barhasil menghubungi Nazaruddin), itu berarti bisa jadi Nazaruddin sudah mendapat jaminan pertolongan dari pihak lain, oleh karena Nazaruddin sudah didakwa sebagai tersangka oleh KPK maka sudah bisa ditebak pihak mana yang menjanjikan pertolongan itu. Sebab setangguh apapun Nazaruddin, tidak mungkin dia mampu atau mau mengatasi semua tekanan yang begitu berat seorang diri.

Nah dengan asumsi ini (maaf, kasus ini syarat dgn muatan politik, dan politik adalah asumsi,jadi jangan salahkan kalau rakyat berasumsi). Terlihat jelas kalau pengungkapan kasus ini akan berjalan tidak transparan,akuntabel dan objektive sesuai “nyayian penguasa”.

Kalau benar ini terjadi, maka tungguh saja terapy “benturan” amnesia yang datang dari Penguasa Bumi (Allah SWT), melalui gerakan kemarahan rakyat.Dan kalau ini terjadi,revolusi di negeri ini tidak bisa dihindarkan lagi. Karena Revolusi menjadi masuk akal sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di negeri ini. Walahualam bisawab.. to top page

Dugaan tertangkapnya Nazaruddin, kabar baik atau kabar buruk ?

Agustus 8, 2011

Ramadhan, bulan menimbang kesalahan diri.

Kita semua tahu nyanyian Nazaruddin terkait dugaan korupsi di tubuh partai Demokrat yang di bantah habis-habisan oleh partai tsb serta dugaan keterlibatan oknum pejabat KPK belum lama ini.

Kalau kita konsisten berpijak pada “praduga tak bersalah” seperti yang di sering didengungkan partai Demokrat dan para petingginya. Tentu saja asumsi ini tidak adil buat Nazaruddin yang sudah dinyatakan bersalah bahkan dinyatakan buron, sebab baimanapun Nazaruddin belum pernah diperiksa secara langsung didepan hukum. Dan opini publik sudah terpola bahwa Nazaruddin bersalah, dan ironisnya kesalahan Nazaruddin seakan tidak bersifat kolektif padahal semua orang sudah bisa membaca dengan jelas sistem yang menyertai Nazaruddin, dan kearah mana opini ini digulirkan.

Satu hal yang membuat posisi Nazaruddin menjadi sulit karena dia berdiri diposisi yang berseberangan dengan pihak penguasa. Hingga “Praduga tak terbersalah” seperti hanya berlaku bagi orang2 yang berdiri satu kepentingan dengan penguasa, sementara slogan mulia ini menjadi seperti “terinjak-injak” jika terhadap orang2 yang berseberangan dengan penguasa.

Kalau saja penguasa konsisten dengan “praduga tak bersalah” tentu saja mereka tidak perlu terlalu bereaksi keras terhadap nyanyian Nazaruddin. Hingga Nazaruddin sendiri menjadi seperti musuh bersama, tidak perduli seberapa besar jasa Nazaruddin kepada partai tsb, terlepas dari apapun kontribusi Nazaruddin sebelumnya. Demokrat terkesan mau lepas tangan terhadap Nazaruddin, seakan kasus yang membelit Nazaruddin terlepas dari partai tersebut. Ini jelas merupakan pengaplikasian slogan “produga tak bersalah” yang tidak proporsional.

Tertangkapnya Nazaruddin bisa berarti positif bagi penanganan kasus korupsi di Negeri ini tetapi juga bisa jadi justru sebaliknya, peng-“petiesan” kasus-kasus yang diduga melibatkan orang-orang dibalik dilingkaran penguasa yang diduga terlibat.

Ketika bicara “praduga tak bersalah” tentu saja harus ada “praduga bersalah”, dan siapapun yang terindikasi tersangkut kasus apapun, hendaknya kedua asumsi ini harus melekat padanya. Dengan begini diharapkan “pengungkapan” kasus korupsi di negeri ini bisa berjalan baik, tidak stagnan seperti sekarang ini.

Persoalan kemudian jika tidak terbukti bersalah, pemerintah tinggal mengumumkan pemulihan nama baik, melalui media massa dan sebagainya. Tentu saja paradigma penegakkan hukum di negeri ini saat ini berjalan tidak proporsional, hingga mengakibatkan hukum semakin terpuruk.

Tertangkapnya Nazaruddin, dihawatirkan akat membuat Nazaruddin akan masuk dalam pusaran tarik-menarik kepentingan besar di negeri ini. Kita tahu hukum di negeri ini, berjalan tidak transparan dan tidak accountable (tdk terukur). Hingga “penyebab” kasus-kasus besar seperti pada kasus Century, Gayus, Susno Duadji, bahkan Antasari Azhar tenggelam bak ditelan bumi.

Sangat lucu ketika bicara “praduga tak bersalah” tetapi kasus besar seperti Century yang sangat jelas ada pihak yang dirugikan, dan ada indikasi keterlibatan oknum penguasa, tetapi langsung di petieskan dengan tameng asumsi “praduga tak bersalah”, sementara Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti yang jelas-jelas belum bisa dibuktikan didepan hukum tetapi justru langsung dinyatakan tersangka (bukankah slogan praduga tak bersalah menjadi kontra produktif ? ).ย  Ini jelas bisa berbenturan dengan Hak Azasi Manusia, dalam hal ini hak Azasinya Nazaruddin. Dan Hukum menjadi tidak efektif karena akan mudah didikte oleh opini publik yang sengaja dibangun.

Mestinya “Praduga tak bersalah” juga berlaku “terbalik” kepada Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Ibas Yudoyono, Angelina Sondakh, Andi Nurpati, Chandra Hamzah dan siapapun (sesuai keterlibatan masing2 pada kasus masing2) tanpa melihat berasal dari partai manapun.Sebab bagaimanapun menjadi sangat tidak adil kalau semua Nyanyian Nazaruddin (atau whistle blower lainya) semuanya di anggap “Nyanyian kosong Sampah”, karena toh Nazaruddin sebelumnya sangat dipercaya menjadi Bendahara partai Damokrat bahkan diangkat menjadi Anggota Dewan Yang Terhormat.

Melihat perjalanan berbagai kasus besar di negeri ini, rasanya Rakyat terlanjur skeptis dengan keseriusan pemerintah dalam hal penegakkan Hukum dan Hak Azasi Manusia di negeri ini, dan Nazaruddin menjadi pertaruhan itu, menjadi kabar baik kah? atau justru menjadi kabar buruk?. Wallahualam bisyawab.. to home page