Posts Tagged ‘politik’

Perubahan Kearah Yang lebih Baik (Opini).

September 18, 2011

Filosofi Perubahan.

Mungkin saja perubahan dalam banyak paradigma, hanya berlaku pada sistem ketatanegaraan seperti banyak kejadian yang kita saksikan saat ini. Perubahan dalam tatanan politik misalnya, bermula dari bertiupnya angin kencang perubahan yang ditiupkan oleh Presiden Barack Obama, dalam kampanye beliau di Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

Kemudian perubahan menjadi jualan yang menarik, hingga kemudian berpengaruh pada tatanan politik di semenanjung Arab. Seperti di Tunisia, Mesir dan Libya hingga juga bergemah di Suria,Yaman dan beberapa negara Arab termasuk juga tidak menutup kemungkinan akan merambah eskalasi politik di Israel. Hal itu tidak tertutup kemungkinan, mengingat perubahan juga terdengar gaungnya di Eropa. Seperti demo besar-besaran yang terjadi di Yunani dan Inggris belum lama ini.

Disatu sisi perubahan menjadi semacam angin segar, tetapi disisi lain perubahan justru menjadi seperti mesin penentang kemapanan (terlepas dari bentuk apapun kamapanan itu). Indonesia misalnya, kemapanan Orde Baru masih sangat kental terasa dalam tatanan politik meski sudah dikemas dalam bentuk kemasan Reformasi agar lebih terkesan merakyat.

Kita semua tahu,perubahan yang radikal dalam tatanan politik dinegeri ini, terjadi pada saat lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998 lalu. Tetapi sangat disayangkan perubahan itu tidak diikuti oleh visi dan misi yang mengarahkan negeri ini kearah yang mestinya dikehendaki oleh UUD 1945, yaitu “menuju masyarakat yang adil dan makmur”.

Perubahan di negeri kita terasa seperti menentang kemapanan, ironisnya kemapanan itu adalah akumulasi kemapanan yang justru terbentuk sejak orde baru, yang hingga saat ini masih sangat terasa begitu kuat membelenggu paradigma berpikir sebagian elit politik kita. Harus diakui meski hanya tinggal sedikit (pembelah kemapanan ini) tetapi mereka justru berada dilingkaran elit, mereka berkuasa dan mempunyai kekuatan finansial yang cukup kuat.

Sayangnya para pengusung perubahan (kearah lebih baik/ sesuai amanah UUD 1945) yang ironisnya mengaku berjiwa reformis justru menjadi seperti tidak bernyali, trauma yang menyertai keruntuhan rezim orde baru, yang justru ditiupkan oleh para pendukung kemapanan orde baru yang sebetulnya masih menguasai Parlemen dan Eksekutif, menjadi momok yang menakutkan para reformis (para pendukung perubahan). (more…)

Jangan Biarkan Ibu Pertiwi Terus Menangis..

Agustus 21, 2011

Melihat berbagai sandiwara politik akhir-akhir ini sampai pada kasus Nazaruddin, sebetulnya sudah bisa ditarik kesimpulan umum, Nyanyian Nazaruddin tidak sepenuhnya salah, Nazaruddin tidak juga bersih, bahkah bisa saja Nazaruddin adalah seorang yang bermain dalam lingkaran setan koruptor di negeri ini.

Nyanyian Nazaruddin bahwa pengungkapan kasus ini akan membahayakan Negara juga tidak sepenuhnya salah, saya percaya Pak Oce Kaligis dan semua elit politik bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Maaf, kasus seperti ini tidak hanya menyangkut perorangan,satu kelompok tetapi saling berkaitan, artinya memang ada yang berjalan salah dalam sistem negara kita, kalau boleh saya sebutkan bisa saja Perundang-Undangan tentang dana kampanye dan sistem pendanaan partai.Semoga ini bisa menjadi catatan khusus DPR, ehemm saya yakin DPR sangat mengerti yang saya maksud. Karena secara ikhlas saya sebutkan šŸ™‚ bahwa disinilah pangkal kesalahan itu terjadi.

Dalam pengungkapan kasus korupsi yang menjadi ketakutan bukan hanya Nazaruddin seorang, tetapi banyak elit bahkan KPK sendiri, jujur sampai pada tingkat ini sayapun menjadi ketakutan sendiri.Dan saya yakin ketakutan ini juga menghinggapi para elit politik yang bisa menangkap subtansi ini.

Pemberantsan korupsi di negeri ini tidak cukup hanya ditugaskan kepada aparat hukum, tetapi harus dipimpin langsung oleh seorang presiden. Dalam pemberantasan korupsi harus ada revolusi, dan revolusi itu dipimpin langsung oleh presiden sendiri, apapun resikonya kecuali kalau kita memilih untuk membiarkan negeri ini berjalan seperti tanpa arah yang jelas,ironi memang negara berjalan seperti tanpa dimanage tetapi mafia justru sangat terorganisir.

Masalahnya alat pengungkap korupsi(mafia) yang dibangun seperti satgas dsb justru membuat pengungkapan menjadi tumpang tindih, hingga membuat kerja aparat penegak hukum menjadi tidak maksimal.Penggunaan anti virus dalam sebuah komputer bisa di jadikan analogi, jika menggunakan lebih dari satu anti virus dalam sebuah komputer, justru kerja anti virus tidak maksimal, karena anti virus satunya menganggap anti virus yang lain adalah virus, dan sebaliknya begitu, hingga virus yang sebenarnya justru tidak terdeteksi.

Mohon maaf, sampai pada penarikan kesimpulan ini meski tidak secara gamblang disebutkan, tetapi melihat pembicaraan pemberantasan korupsi saat ini, saya melihat ini hanya menjadi pekerjaan sia-sia, karena yang akhirnya terjadi adalah saling menyelamatkan.

Solusi (jangka panjang) yang paling dramatis (cepat) yang bisa diambil, (andai) pemilu 2014 bisa ditarik lebih cepat, maaf kalau menyebut “revolusi” kelihatannya banyak orang yang alergi. Jika mengambil solusi kompromi politik adalah “membuka pintu” calon presiden independent untuk kedepan, ini cara lain untuk memutus mata rantai korupsi. Sebab, jika boleh meminjam istilah reality shownya “mata najwa” MetroTV, bahwa jika memilih “calon pemimpin berpengalaman di negeri ini justru pengalaman itu adalah pengalaman dalam hal berkorupsi. Karena sesungguhnya korupsi di negeri ini sudah terjadi dalam tiga zaman”. Makanya jangan heran jika melihat perangai orang-orang yang terindikasi korusi justru terlihat “pede-pede aja lagi” šŸ™‚ karena masing-masing punya senjata pamungkas šŸ™‚ ..yang memprihatinkan adalah Ibu Pertiwi tak kunjung Makmur, karena kepentingan negara justru menjadi terkesampingkan.

Jika masih mau berharap, maka harapan jangka pendek kita ada pada KPK, dengan catatan jika Pemimpin KPK segarang Calon Pemimpin KPK (Pak Bambang Widiyanto), itupun kalau beliau bisa konsisten dengan visi misi beliau, dan tentu saja jika Eksekutif dan Legislatif masih peduli dengan masa depan bangsa ini, dengan tidak mengganjal Pak Bambang Widiyanto menjadi ketua KPK periode mendatang. ***

Doa untuk negeri, ya Allah dengan keagungan asmah-Mu, dengan perantaraan safaat (kekasih) Rasulullah S.A.W, kami berlindung dengan asmah “Rahman dan Rahim-Mu” atas kemungkinan terburuk yang terjadi di negeri kami ini, sesungguhnya Engkau jualah yang Mengetahui apa-mengerti apa yang terjadi dibalik setiap kejadian di negeri ini, jika ada tersimpan kejelekan-kejelekan dibalik kejadian demi kejadian (tsunami,gempa dsb) maka buatlah kami mengerti,dan lindungilah kami dari malapetaka dan marah bahaya yang mengintai kami, untuk perbaikan negeri kami kedepan. Amin..==>>

Kasus Nazaruddin antiklimaks penegakkan hukum negeri ini.

Agustus 18, 2011

Sumber,ilustrasi gambar: utpa.edu

“Nyanyian” Nazaruddin berubah menjadi “lolongan”, (mohon maaf, kalau ini terdengar kasar). Ibarat kata pepata “seperti menolong anjing yang sedang kejepit,begitu jepitannya lepas anjing tsb justru berbalik menggigit sipenolong”.Beginilah komunikasi politik,lolongan Nazaruddin merupakan komunikasi politik, dan beginilah kelemahan komunikasi politik, semua orang bisa berperspektif dari paradigma masing-masing.

Lolongan Nazaruddin secara resmi ditujukan kepada Pak SBY, tetapi secara subtantif justru komunikasi ini ditujukan kepada publik. Dan pesan ini bermakna dua hal selain tujuan resminya.

Makna pertama: Nazaruddin ingin mengatakan ke publik bahwa Pak OC Kaligis (pengacaranya) benar.Dan makna kedua, Nazaruddin ingin mengatakan (maaf tepatnya memaki) para mantan koleganya, yang salah satu elitnya disebutkan Nazaruddin.

Sekali lagi mohon maaf, ini adalah preseden buruk buat Pak SBY, sekaligus buat negeri ini, mengingat Pak SBY juga menjabat sebagai presiden.

Kasus Nazaruddin ini akan berimplikasi buruk bagi Pak SBY dan negeri ini, terungkap atau tidak skenario yang bermain dibelakangnya.Dan Pak SBY harus berhati-hati menanggapi komunikasi politik Nazaruddin ini, sebab Nazaruddin seperti melepas senjata bumerang.

Kalau bisa memberi masukan untuk perbaikan citra Pak SBY dan Demokratnya, kasus ini mestinya diusut tuntas tanpa intervensi Pak SBY dan Demokrat, melalui KPK tetapi oknum KPKpun sudah terjadi conflict of interest terhadap Nazaruddin.Jadi jalan satu-satunya mempercepat proses pemilihan para pimpinan KPK secara kolektif dibawah kontrol DPR, dan mengganti para pimpinan KPK dengan para pemimpin baru, agar tingkat kepercayaan publik kepada KPK kembali pulih.

Sebab dalam kasus ini yang dipertaruhkan bukan hanya citra Pak SBY dan Demokrat, tetapi lebih luas juga citra penegakkan hukum di negeri ini.Jujur opini yang muncul, setelah “lolongan” Nazaruddin adalah bahwa penguasa negeri ini sangat diktator, dan kepercayaan publik dalam dan luar negeri terhadap pemerintahan negeri ini merosot tajam, indikasinya penolakan Interpol terhadap red notice-nya KPK untuk istri Nazaruddin.

Mohon maaf, beginilah jadinya kalau semuanya berjalan tidak transparan, dan ironisnya justru nama baik bangsa ikut tercoreng.Bagaimanapun saat ini kita sudah masuk di era teknologi informasi, dimana bumi dalam bentuk informasi telah menjadi satu kesatuan, informasi dikita saat ini akan ter-conect dengan cepat (dalam hitungan secon) dibelahan dunia lain.

Dalam hal ini menekan Nazaruddin menjadi sangat tidak bijaksana, sebab ini akan memancing kemarahan aktivis Hak Azasi Kemanusiaan Dunia, dan tentu saja akan berimplikasi pada empati publik terhadap Nazaruddin. Semoga opini ini bermanfaat.. to home page

Menunggu “Benturan” Amnesia Politik.

Agustus 14, 2011

Amnesia Politik.

Melihat perkembangan kasus Nazaruddin, pasca sehari tibanya Nazaruddin di tanah air. Rasanya tidak berlebihan kalau banyak pihak yang menyangsikan pengungkapan kasus ini berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Meski Nazaruddin di jaga ketat oleh aparat kepolisian, tetapi sudah menjadi rahasia umum kalau kepolisian di negeri ini tidak bisaĀ  benar-benar independent, karena kita tahu secara prosedural kepolisian masih berada dibawah kendali presiden, artinya jika harus berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar (apapun kepentingan itu,bertentangan dengan kepentingan negara sekalipun) jika itu menyangkut kepentingan diatasnya pasti kepolisian menjadi grogi.

Mungkin ini yang menyebabkan cara kerja gemilang kepolisian dalam menangani kasus terorisme,tidak terlihat dalam penanganan kasus korupsi. Padahal terorisme di negeri ini bisa terjadi karena adanya “sebab” ketidak adilan penguasa dalam memanage berbagai kasus, diantaranya kasus korupsi, jadi kejahatan korupsi bisa di kategorikan setara dengan terorisme, bahkan bisa jadi ketidak sukaan terhadap koruptor bisa menyuburkan terorisme.

Sungguh jika diamati lebih dalam berbagai kasus kejahatan dinegeri ini, penyebabnya datang dari ketidak adilan kebijakan penguasa itu sendiri. Ibarat terkena “amnesia” hirarki politik maka untuk mengobatinya, kita harus mencari penyebab datangnya penyakit tersebut. Jika penyebab penyakit itu memerlukan “benturan” yang setara dengan penyebab penyakit itu, maka terapynya kita harus membenturkannya lagi sebesar benturan penyebab itu.

Jika misalnya penyebab amnesia itu karena benturan,hingga menyebabkan penderita lupa akan semua ketentuan yang berlaku, maka terapynya adalah benturkan lagi sipenderita, sebesar benturan penyebab amnesia tadi, agar ingatan sipenderita amnesia bisa pulih lagi.

Dalam soal kasus Nazaruddin,rasanya negeri ini memerlukan “benturan” itu, sebab lihat saja pernyataan M.Jasin dari KPK bahwa : “Nazaruddin tidak mau didampingi oleh team pengacaranya”. Secara logika sangat tidak mungkin seorang Nazaruddin yang terhimpit beban yang begitu berat tidak memerlukan bantuan orang lain.

Terlebih jika penolakan itu ditunjukan kepada orang-orang yang justru ingin menolongnya.Kecuali jika Nazaruddin sudah memperoleh “penolong” lain, yang bisa menjanjikan kemenangan bagi Nazaruddin.Persoalannya KPK sudah menjatuhkan dakwaan bahwa Nazaruddin bersalah.

Nah kalau “penolong” itu bukan datang dari para pengacara Nazaruddin (sejauh ini pengacara Nazaruddin belum barhasil menghubungi Nazaruddin), itu berarti bisa jadi Nazaruddin sudah mendapat jaminan pertolongan dari pihak lain, oleh karena Nazaruddin sudah didakwa sebagai tersangka oleh KPK maka sudah bisa ditebak pihak mana yang menjanjikan pertolongan itu. Sebab setangguh apapun Nazaruddin, tidak mungkin dia mampu atau mau mengatasi semua tekanan yang begitu berat seorang diri.

Nah dengan asumsi ini (maaf, kasus ini syarat dgn muatan politik, dan politik adalah asumsi,jadi jangan salahkan kalau rakyat berasumsi). Terlihat jelas kalau pengungkapan kasus ini akan berjalan tidak transparan,akuntabel dan objektive sesuai “nyayian penguasa”.

Kalau benar ini terjadi, maka tungguh saja terapy “benturan” amnesia yang datang dari Penguasa Bumi (Allah SWT), melalui gerakan kemarahan rakyat.Dan kalau ini terjadi,revolusi di negeri ini tidak bisa dihindarkan lagi. Karena Revolusi menjadi masuk akal sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di negeri ini. Walahualam bisawab.. to top page

Melihat Pangkal Anarkisme di Negeri ini.

Februari 16, 2011

Stop Anarkis.

Melihat berbagai aksi anarkisme yang semakin merebak belakangan ini, membuat hati ini menjadi miris, dimanakah peran negara dalam pemberian rasa nyaman bagi setiap warganya? Kenapa carut marut ini sepertiĀ  tidak terselesaikan?

Mengikuti seruan Presiden SBY dalam milad Peringatan Maulid Nabi S.A.W kemarin.Bahwa yang intinya presiden mengajak kita semua(khususnya warga muslim) untuk mengikuti dan mencontoh perilaku Rasulullah S.A.W, dalam berbagai aspek kehidupan, dan tentu saja etika berpolitik bukan pengecualian.

Menurut saya yang awam ini, bahwa beberapa sikap Rasulullah yang menonjol, diantaranya ada 2 (dua) sifat, yaitu sifat JUJUR dan TEGAS.Ā  Bicara mengenai kejujuran seperti yang diajarkan Rasulullah S.A.W dalam konteks kekinian. Itu artinya (katakanlah sebagai poltitisi politisi) kita harus berani menyuarakan dengan lantang bahwa kita harus jujur, apapun resikonya. Sebab yang pasti kejujuran selalu punya resiko,seperti dua sisi mata uang.Kejujuran kadang terdengar menakutkan bagi sebagian orang, karena kejujuran dalam konteks penyelenggara negera berarti, menarik garis lurus set up atau green design arah kebijakan negara.

Ketika kejujuran (garis lurus)Ā  tentang green design sebuah negara ditegakkan, maka suka atau tidak, kejujuran akan terdengar indah ditelingah bagi sebagian orang, tetapi sebaliknya akan terdengar sepertiĀ  mengkritikĀ  atau bahkan menfitnah bagi sebagian kecil orang. Jika kejujuran diartikan sebagai kritik itu berarti ada yang berjalan salah dalam pemaknaan kita dalam arti kejujuran itu sendiri. (more…)